Sudah Ada Anggaran Rp 7 T, Kepala BNPB Ingin Alat Deteksi Bencana Dijaga Aparat
Merdeka.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo menyebut korban bencana lebih dahsyat daripada korban peperangan. Maka dari itu, ia mengusulkan alat deteksi bencana menjadi objek vital yang harus dijaga dengan ketat oleh aparat TNI.
"Jadi kita sudah dianggarkan alat terintegrasi (bencana) Kementerian Keuangan senilai Rp 7 triliun. Saya usulkan alat tersebut harus dijaga aparat, Presiden sendiri yang sudah memerintahkan Panglima TNI untuk amankan alat ini agar tidak rusak," kata Doni Monardo usai Rapat Koordinasi Kebencanaan di Gedung Gubernuran Semarang, Rabu, (13/2).
Nantinya anggaran itu akan dibagi kepada sejumlah lembaga yang konsen di bidang kebencanaan. Seperti BMKG, BIG, BPPT, LIPI serta Badan Geologi diminta mengusulkan terkait pengadaan alat deteksi bencana di Indonesia.
"Jadi Kemenkeu sudah memberikan ruang kepada BNPB untuk mengkoordinir alat yang akan diajukan itu, " tuturnya.
Dia menyebut masalah utama alat deteksi kebencanaan yakni faktor perawatan. Di mana dari laporan setiap daerah sebagian besar alat deteksi bencana mengalami kerusakan karena berbagai faktor.
"Ada dua faktor ulah manusia dan faktor alam. Jadi perlu penjagaan khusus," ungkapnya.
Untuk upaya penanggulangan bencana, pihaknya membentuk tim inteligen kebencanaan di antaranya terdiri dari sejumlah pakar kebencanaan.
"Tim ini nantinya akan meneliti serta memberikan rekomendasi kepada BNBP dalam upaya penanggulangan bencana ada atau tidak ada bencana mereka akan diskusi dan bertemu. Para pakar ini seperti Mossad (agen khusus) di Israel. BPBD nanti juga akan diisi oleh beberapa anggota kepolisian, " kata Doni Monardo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaBadan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan banjir bandang itu dipicu hujan dengan intensitas tinggi di wilayah hulu.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan bantuan pangan dilanjutkan apabila anggaran tercukupi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaPresiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaAncaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaRW ternyata salah satu anggota Komisi III DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Baca Selengkapnya