Merdeka.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumut Hasban Ritonga mengaku sudah mendatangi Kemendagri dan Sekretaris Kabinet (Seskab). Selain sowan, dia mengklarifikasi status terdakwa yang membuat pengangkatannya sebagai pucuk pimpinan PNS di Sumut dipersoalkan.

"Untuk menggali informasi, tadi pagi sebelum pulang (dari Jakarta) kami ke Seskab, kami berjumpa Deputi Seskab Pak Sujatmiko. Di sana kami kembali menjelaskan duduk persoalannya," ucap Hasban dalam konferensi pers di kantor Gubernur Sumut, Rabu (21/1).

Di Seskab, Hasban mengaku mendapatkan informasi bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta penerbitan Keppres yang memberhentikan Hasban sebagi Sekda. "Kata mereka belum ada surat itu," jelasnya.

Selain itu, surat pemanggilan kepada Gubernur Sumut untuk memberi klarifikasi kepada Presiden juga belum ada dikirimkan. "Yang ada, kamilah yang membawa surat resmi dari sana, isi untuk meminta keterangan resmi dari gubernur," sebut Hasban.

Sebelum ke Seskab, Hasban mengaku lebih dulu mendatangi Kemendagri. Dia bertemu dengan Sekjen didampingi Irjen, Kepala Biro Hukum dan Kepala Biro Kepegawaian Kemendagri.

Kata dia, pertemuan itu inisiatif mereka, bukan karena panggilan. Kepada Sekjen Kemendagri, Hasban mengaku mohon maaf karena terlambat datang sowan.

"Mereka kemudian meminta semacam klarifikasi soal duduk persoalan hukum yang saya hadapi. Saya ceritakan kasusnya," sebut Hasban.

Dari pertemuan mereka, kata Hasban, Kemendagri menyatakan akan mempelajari persoalan itu. Hasban sendiri yakin dia sama sekali tidak bersalah dan tidak tahu di mana kesalahannya.

Ketika ditanya wartawan, Hasban menyatakan tidak terpikir untuk mengundurkan diri dari jabatan Sekda menyusul polemik pengangkatannya. "Saya belum terpikir mengundurkan diri. Apa pula nanti kata kalian? Lain pula pendapat orang," ucapnya.

Hasban mengaku sama sekali belum berkomunikasi langsung dengan Mendagri Tjahjo Kumolo setelah pelantikannya. Dia hanya pernah dihubungi sebelum pelantikan.

"Dihubungi soal SK pengangkatan. Yang telepon ajudannya. Kemudian dia mengatakan, 'Saudara dipercaya mendapat SK', itu saja," sebut Hasban.

Seperti diberitakan, pelantikan Hasban sebagai Sekda Sumut pada Rabu (14/1) menuai kontroversi. Sebab, dia berstatus terdakwa perkara kejahatan dalam jabatan terkait sengketa lahan sirkuit Ikatan Motor Indonesia (IMI) Sumut di Jalan Pancing/Willem Iskandar, Deli Serdang.

Polemik ini bermula ketika Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho mengusulkan nama Hasban sebagai calon Sekda, bersama Randiman Tarigan dan Arsyad Lubis. Padahal saat itu statusnya sudah sebagai tersangka.

Penasihat hukum Hasban, Marasmin Ritonga, mengakui kliennya ditetapkan sebagai tersangka pada Mei 2014. "Pengusulan dilakukan Agustus atau September," ucap Hasban sebelumnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menyalahkan Gubernur Sumut karena mengusulkan nama bermasalah sebagai calon sekda. "Pengusulan tiga nama itu kan harus sudah jelas, yang berhak sebagai Sekda itu kan ada berbagai macam kriterianya. Gubernur harus mengirimkan nama ya harus clear dong, masak mengusulkan nama yang tidak benar kan juga tidak baik," ucap Tjahjo di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (20/1).

Namun, Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho mengklaim sudah berkonsultasi dengan Kemendagri sebelum pelantikan. "Saya usulkan tiga (nama) kan semua mekanisme ada di menteri. Mana mungkin saya interpensi TPA (tim penilai akhir)," jelas Gatot kepada wartawan di Medan (21/1).