Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Stafsus Mensesneg Faldo: Tak Ada Satupun Negara Bebas dari Pandemi Sendirian

Stafsus Mensesneg Faldo: Tak Ada Satupun Negara Bebas dari Pandemi Sendirian Faldo Maldini dan Anies Baswedan. Twitter/@FaldoMaldini ©2021 Merdeka.com

Merdeka.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini menyebut, bahwa tidak ada satu negara yang bebas dari pandemi Covid-19 secara sendiri. Dia mencontohkan Singapura yang mencoba membuka negaranya tapi kasusnya kembali naik.

"Apabila kita lihat tidak ada satupun negara yang bebas dari pandemi ini sendirian, kemarin contoh paling baru Singapura mencoba untuk membuka batas tapi ternyata kasusnya naik lagi," katanya dalam diskusi Ekonomi Politik Pandemi, Sabtu (30/7).

Penyebabnya, menurut Faldo, karena ada negara yang berdekatan dengan Singapura belum beres dari pandemi. Seperti Indonesia maupun Malaysia.

"Kenapa? karena mungkin Indonesia-nya belum beres, atau mungkin Malaysia belum beres," kata politisi PSI ini.

Faldo menilai, tidak ada negara yang bisa menyelesaikan masalah pandemi sendirian. Kebijakan setiap negara yang diambil juga tak bisa individual.

"Secara ini gamenya no one country solve alone, jadi enggak bisa. Pak Jokowi bilang tidak ada policy yang based on negara gue, jadinya untuk konteks Indonesia, PPKM yang berjilid-jilid ini strategi untuk keluar dari permasalahan ini," katanya.

(mdk/rhm)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan

SBY Respons Pernyataan Pilpres Satu Putaran Berarti Curang: Berlebihan

SBY merespons pernyataan politik yang menyebut adanya kecurangan kalau Pilpres 2024 hanya berlangsung satu putaran, serta negara akan chaos.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Jawaban Presiden Jokowi soal Tudingan Politisasi Bansos

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab tudingan bantuan sosial (bansos) dipolitisasi menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Krisis Pangan Akibat Pupuk Langka, 22 Negara Ogah Jual Beras ke Luar Negeri

Banyak negara kini memilih berjaga untuk kepentingan dalam negeri dengan cara menutup keran ekspor pangannya,

Baca Selengkapnya
7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik

Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024

Baca Selengkapnya
PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

PSI Sebut Keberpihakan Jokowi ke Capres Bukan Dosa, Sindir Kampanye Megawati di Pilpres 2004

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres.

Baca Selengkapnya
Debat Kelima Pilpres, PSI Minta Tidak Ada Lagi Pemberian Nilai Capres

Debat Kelima Pilpres, PSI Minta Tidak Ada Lagi Pemberian Nilai Capres

"Tidakperlu terulang lagi pemberian nilai antar-capres di atas panggung dengan maksud buruk mendagrasi kandidat lain," kata Sekjen PSI

Baca Selengkapnya
Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Naik 300 Persen, PSI Peroleh 42 Kursi DPRD di Papua Raya

Kenaikan perolehan suara ini karena PSI dianggap menjadi partai yang toleran dan representasi dari Presiden Joko Widodo.

Baca Selengkapnya