Solusi Dedi Mulyadi benahi pemukiman kumuh

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut empat Dedi Mulyadi menawarkan solusi terkait pemukiman di sekitar perumahan elit yang kumuh. Tawaran ini dia sampaikan saat berkunjung ke Kabupaten Bekasi. Tepatnya, di Kampung Rawa Gebang, Desa Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur.

Dedi mengatakan masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh sangat rentan terhadap gangguan kesehatan. Kondisi ini berbanding terbalik dengan warga yang tinggal di kawasan perumahan elit.

Kawasan perumahan elit menyediakan berbagai fasilitas umum seperti ruang terbuka hijau. Ditambah, akses mobilitas dan berbagai fasilitas lain yang sangat memadai. Sementara, pemukiman di sekitar perumahan tersebut mengalami nasib sebaliknya.

"Warga di perkampungan itu kan sekarang tidak lagi memiliki akses tanah yang memadai. Karena itu, posisi pemukiman mereka itu bertumpuk. Kalau ada tanah 700 meter, lalu punya anak 7, habis itu dibagikan ke semua anaknya," katanya dalam keterangan tertulis, Minggu (4/3).

Maka dari itu, negara harus hadir untuk melakukan penataan. Pria yang lekat dengan iket Sunda berwarna putih tersebut menawarkan konsep lima ribu kampung.

Dalam konsep tersebut, kampung-kampung ditata sedemikian rupa mulai dari bentuk rumah sampai berbagai fasilitasnya. Dedi Mulyadi meyakini cara ini juga merupakan bagian dari pencegahan terhadap berbagai gangguan kesehatan terhadap warga.

"Makanya ke depan, kita siapkan lima ribu kampung. Rumah-rumah di kampung itu ditata, Gang-gang di kampung tersebut harus nyaman untuk mobilitas warga. Ini juga bagian dari pencegahan gangguan kesehatan yang kerap dialami oleh warga. Kuncinya, penataan lingkungan," jelasnya.

Secara penanganan bidang kesehatan, sejak awal Dedi Mulyadi paling getol menyerukan pembangunan rumah sakit setara RS Hasan Sadikin Bandung. Rumah sakit tersebut direncanakan dibangun di berbagai wilayah eks karesidenan di Jawa Barat.

Akan tetapi, menurut dia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak bisa sendirian dalam menghadapi masalah tersebut. Karena itu, diperlukan sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat.

"Saya sudah menghitung, APBD Provinsi Jawa Barat itu sangat cukup untuk dikerjasamakan dengan APBD kabupaten/kota di Jawa Barat. Ini demi membangun sistem penanganan masalah kesehatan," katanya.

Bergerak dalam aspek penanganan saja tidak cukup. Oleh sebab itu, Dedi Mulyadi menyerukan agar seluruh stakeholder bergerak aktif untuk berpijak pada konsistensi pengaturan tata ruang wilayah.

"Mencegah itu kan lebih baik dari mengobati. Jadi, saya kira mari kita berpijak pada penataan lingkungan yang sehat untuk warga Jawa Barat," ujarnya.