Solo Turun ke PPKM Level 2, Warga Diingatkan Tetap Patuhi Prokes
Merdeka.com - Pemerintah pusat menetapkan 20 kabupaten/kota yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2, termasuk Kota Solo. Berbagai pelonggaran disiapkan pemerintah daerah setempat, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes).
Polresta Surakarta termasuk salah satu pihak yang disibukkan dengan pelonggaran itu. Pasalnya dipastikan makin banyak masyarakat yang akan keluar untuk beraktivitas. Kondisi tersebut berpeluang menimbulkan kerumunan yang membahayakan.
"Kami akan terus bersinergi dengan TNI, Satpol PP maupun pemerintah kota untuk mengoptimalkan woro-woro prokes," ujar Kapolresta Surakarta Kombes Ade Safri Simanjuntak seusai mengikuti upacara HUT ke-76 TNI di Makorem 074/Warastratama Surakarta, Selasa (5/10).
Ade mengingatkan agar masyarakat tidak meninggalkan dan mengabaikan prokes, meskipun capaian vaksinasi di Kota Solo sudah melampaui target.
"Meskipun vaksinasi hampir mencapai 120 persen, tapi prokes tidak boleh diabaikan oleh masyarakat," tandasnya.
Pihaknya akan menerjunkan satgas prokes ke lapangan untuk mengingatkan dan menegakkan aturan. Ia berharap kesehatan masyarakat dan pemulihan ekonomi bisa berjalan secara sinergis, sehingga tidak ada yang dikalahkan maupun ditinggalkan.
"Kita berharap covid yang sudah mulai landai diimbangi dengan akselerasi pemulihan ekonomi, yang tidak boleh ditinggalkan adalah prokes yang harus tetap terjaga,” katanya.
Pihaknya juga akan bergabung dengan TNI dan pemerintah kota untuk menyampaikan kepada masyarakat agar selalu taat pada prokes. Selain sosialisasi prokes, pihaknya juga masih akan membatasi aktivitas warga pada sejumlah ruas jalan.
"Untuk pembatasan di beberapa ruas jalan tetap kita akan lakukan untuk mengurangi moving capasity, terutama di malam hari. Kita akan lakukan terus ini sambil kita anev agar penurunan kasus yang sudah terjadi tidak kemudian melonjak kembali," pungkas dia.
(mdk/yan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Saat ini, syarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda)
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaSyarat tersebut masih dalam tahap uji coba yang dilakukan di 6 wilayah Polisi Daerah (Polda).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemberian uang santunan akan diurus secepatnya dan diberikan KPU masing-masing kabupaten kota.
Baca Selengkapnya2.384 orang yang terlibat dalam proses Pemilu 2024 mendapatkan perawatan.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca SelengkapnyaUntuk proses pemulihan, orang dewasa dibutuhkan waktu sekitar 3 minggu dan anak-anak selama 2 minggu.
Baca SelengkapnyaRinciannya, 136 orang di tingkat kecamatan atau PPK. Di tingkat PPS desa kelurahan ada 696 orang.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca Selengkapnya