Soliditas TNI-Polri dinilai penting jaga stabilitas politik nasional

Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR Charles Honoris mendukung sikap Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo siap menghadapi ormas anti Pancasila. Ketegasan tersebut juga didukung sikap tegas Polri selama ini menjadi ujung tombak penindakan berbagai aksi anarkis.

Sehingga, kata Charles, sikap tegas TNI tentunya bisa mempermudah proses penegakan hukum dilakukan kepolisian. "Soliditas TNI-Polri adalah kunci membuat Indonesia aman dan menjaga stabilitas politik nasional," kata Charles, Rabu (18/1). Seperti diberitakan Antara.

Menurut dia, kebhinekaan Indonesia belakangan ini tengah diganggu berbagai aksi ormas intoleran. Maka itu pernyataan tegas Panglima TNI dirasa harus mendapat apresiasi.

"Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bahwa TNI siap menghadapi ormas anti Pancasila patut diapresiasi. Pernyataan itu sudah kami tunggu sejak lama akhirnya disampaikan secara tegas oleh Panglima TNI," ucapnya.

Dia mengatakan berbagai aksi ormas intoleran selama ini meresahkan publik. Sebab, mengganggu ketertiban umum dan mengancam persatuan bangsa. Hal itu, menurut dia, karena mereka berani dan mungkin merasa dilindungi banyak orang kuat.

"Pernyataan tegas Panglima TNI mematahkan itu semua. Sebagai garda terdepan pertahanan NKRI, TNI punya kewajiban untuk melindungi NKRI dari perpecahan termasuk dalam hal ini menghadapi ormas intoleran," ujarnya.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan institusinya siap menghadapi gerakan organisasi masyarakat (ormas) radikal dan bertentangan dengan ideologi Pancasila. "Kalau ada ormas yang bertentangan dengan Pancasila, tujuan akhirnya pasti mengubah Pancasila, itu yang berbahaya," kata Gatot, Selasa kemarin.

Menurut Gatot, sudah tidak ada semangat dan cita-cita reformasi pada ormas yang gerakannya berlawanan dengan lima pedoman Negara Kesatuan RI itu. Gatot mengatakan peran TNI adalah menciptakan suasana kondusif demi berlangsungnya pemerintahan yang sah.

Dia juga menegaskan komitmen TNI menghadapi ormas non Pancasila dan radikalisme, yang berpotensi mengganggu pembangunan nasional.