Solidaritas Rohingya, pemerintah diminta bersikap tegas ke Myanmar

Merdeka.com - Puluhan masa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta yang mengatasnamakan Solidaritas Muslim Rohingya (SMR) mendatangi Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat. Para pengunjuk rasa meminta agar kejahatan kemanusiaan yang menimpa kaum muslim Rohingya untuk segera diakhiri.

Julkifli Ali (24), koordinator aksi, menuntut Kedubes Myanmar di Indonesia untuk mengambil sikap dan tegas atas kejahatan Genosida di Rohingya, Myanmar. Serta mencabut Nobel Perdamaian yang diterima oleh Aung San Suu Kyi.

"Menuntut PBB agar segera mengawal Pemerintah Myanmar terhadap kejahatan kemanusiaan di Myanmar. Dan mencabut Nobel Perdamaian yang diterima Aung San Suu Kyi," ujarnya, Jumat (25/11).

Masih menurut Julkifli, ia bersama dengan rekan-rekannya juga menyuarakan agar Pemerintah Indonesia agar berperan aktif dalam menyelesaikan kejahatan manusia di Myanmar.

"Meminta Pengadilan Internasional mengusut atas kejahatan Genosida yang dilakukan tentara dan Pemerintah Myanmar terhadap masyarakat muslim Rohingya," pungkasnya.

Di tengah mahasiswa yang berdemo ternyata turut hadir Wakil Rektor IV Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Jakarta, Gamari Sutrisna. Mereka kompak meminta pemerintah Indonesia segera memutus hubungan diplomatik dengan Myanmar.

Menurutnya, pernyataan pihak Kedubes Myanmar menyebutkan bahwa penduduk Rohingya itu teroris adalah ucapan tidak masuk akal.

"Tidak mungkin seorang anak yang berusia puluhan atau belasan tahun adalah teroris. Ini adalah pembantaian luar biasa. Ini adalah kejahatan kemanusiaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh sebuah negara pada rakyatnya, walaupun dia minoritas. Saya sangat kecewa, bahwa mereka (Rohingya) dianggap teroris. Tidak mungkin anak-anak itu teroris," tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyatakan, aksi protes yang masif di seluruh negara termasuk Indonesia akan terjadi jika Pemerintah Myanmar tidak segera menghentikan tindakan pembantaian terhadap penduduk Rohingya.

"Apabila tidak dilakukan (menghentikan pembantaian), maka bukan hanya umat Islam yang ada di Indonesia, tapi umat Islam yang ada di dunia akan melakukan protes terhadap tindakan yang dilakukan Myanmar," ucapnya.

"Kita tidak hanya protes ke Kedutaan saja. Tapi kita juga akan protes kepada pemerintah Indonesia supaya segera melayangkan nota protes ke pemerintah Myanmar. Kalau tidak di gubris juga, Pemerintah Indonesia harus memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar," pungkas Gamari.