Soeharto larang Hoegeng datangi HUT Polri

Merdeka.com - Soal kejujuran, polisi mana yang bisa menandingi mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Imam Santosa. Selama karirnya di kepolisian, Hoegeng bekerja keras mengungkap berbagai kasus besar. Dia juga yang membersihkan polisi dari korupsi dan suap.

Namun setelah pensiun, jasa-jasa Hoegeng seperti ingin dihapuskan oleh Soeharto. Hoegeng dijauhkan dari wartawan dan panggung politik. Atas perintah Soeharto pula Hoegeng dilarang menghadiri peringatan Hari Bhayangkara atau ulang tahun kepolisian yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.

Wajar saja, Hoegeng adalah tokoh Petisi 50. Kelompok itu dianggap menentang Soeharto. Anggota Petisi 50 di antaranya adalah Jenderal Nasution, Ali Sadikin, Hoegeng, Mohammad Natsir, dan Syafruddin Prawinegara. Petisi ini diterbitkan pada 5 Mei 1980.

Petisi 50, mengkritik sikap politik Soeharto. Kala itu Soeharto mencap semua orang yang menentangnya berarti menentang Pancasila. Anti-Soeharto berarti anti-Pancasila. Soeharto juga memanfaatkan Pancasila untuk menekan lawan-lawan politiknya. Dia juga meyakinkan ABRI untuk memihak satu golongan, bukan memihak kepentingan rakyat.

Soeharto menjawab kritik para tokoh bangsa itu dengan pengasingan politik atau kematian perdata. Semuanya dijadikan persona non grata, atau orang yang tidak diinginkan kehadirannya. Mereka dijauhi dari pergaulan, diisolasi, dicekal ke luar negeri dan ditekan di bidang politik dan ekonomi. Kasarnya, dibuat sengsara di negeri sendiri.

Hal itu pula yang menimpa Hoegeng. Sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, para Kapolri diundang untuk menghadiri HUT Bhayangkara setiap tanggal 1 Juli. Tapi mulai tahun 1987, Hoegeng tak lagi diharapkan datang. Padahal dia sudah menerima undangan resmi. Tapi menjelang hari-H, tiba-tiba ada utusan yang meminta agar Hoegeng tidak datang dalam HUT Polri. Begitu juga tahun berikutnya. Setelah itu ada saja alasan untuk tidak mengundang Hoegeng. Mulai dari surat undangan yang sengaja diberikan telat, hingga permohonan agar Hoegeng tidak datang. Seringnya surat yang datang malah hanya minta restu saja tanpa maksud men

Walau sedih Hoegeng menerimanya dengan ksatria. Setelah Jenderal Anton Soedjarwo tak lagi jadi Kapolri, tidak ada lagi yang berani mengundang Hoegeng karena tekanan dari Soeharto.

Baru tahun 1997, datang Kapolri Jenderal Dibyo Widodo ke kediaman Hoegeng. Dibyo mengundang Hoegeng untuk menghadiri peringatan HUT Bhayangkara 1 Juli 1987. Dibyo yang tahu Hoegeng tak punya mobil pun memberikan hadiah sebuah Mitsubishi Lancer bernomor B 733 DW. Dengan hati-hati Dibyo meminta Hoegeng menerima hadiah itu. Dia tahu Hoegeng selalu menolak pemberian mewah.

"Ini pemberian saya kepada Pak Hoegeng, sebagai rasa terima kasih saya kepada Kapolri pertama lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). Jadi ini harap diterima karena saya berterima kasih sekali kepada bapak," ujar Dibyo seperti ditulis dalam buku 'Hoegeng-Oase menyejukkan di tengah perilaku koruptif para pemimpin bangsa-' terbitan Bentang.

Hoegeng sempat tercengang didatangi dan diundang langsung oleh Kapolri. Maklum sudah belasan tahun, hampir tak ada perwira polisi yang berani datang ke rumahnya. Hoegeng mengaku terharu dengan undangan ini.

Maka sejak itu, Hoegeng kembali hadir setiap tanggal 1 Juli di HUT Bhayangkara. Pak polisi jujur itu kembali ke tengah barisan korps baju coklat yang sangat dicintainya.

Hoegeng terakhir menghadiri HUT Polri tahun 2001, sebelum meninggal tahun 2004. (Dari berbagai sumber) (mdk/ian)