Soal super holding, PDIP minta Menteri Rini tidak tabrak konstitusi
Merdeka.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno agar tidak terburu-buru dengan rencana super holding. Dia menegaskan negara memiliki konstitusi yang secara tegas mengatur atau menyusun perekonomian nasional.
"Rencana super holding ini harus dipikirkan secara matang, karena kita mempunyai konstitusi yang jelas dan tegas untuk menyusun perekonomian nasional," ujar Hendrawan saat dihubungi, Kamis (11/8).
Hendrawan menilai, sekalipun motif super holding ini mengejar aspek efisiensi, tapi aturan yang sudah ada dalam konstitusi jangan sampai ditinggalkan.
Dalam proses ke depannya, lanjut Hendrawan, karena masih berbentuk wacana dan belum ada progres lebih lanjut, sebaiknya hal ini tidak perlu dibesar-besarkan.
"Haruslah efisiensi yang berbasis konstitusi, agar super holding tersebut dapat menyumbang dan berperan besar bagi perekonomian masyarakat Indonesia," kata Hendrawan.
"Mungkin pembahasan akan dilakukan ketika merevisi UU BUMN (nomor 17/2003). Jadi kita tunggu saja tanggal mainnya," pungkasnya.
Diketahui, pemerintah mewacanakan penghapusan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan menggantikannya dengan lembaga pengelola, melalui pembentukan super holding BUMN. Nantinya, pembentukan ini akan menjadikan perusahaan pelat merah lebih lincah, fleksibel dan bisa lebih mendunia.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sidang Putusan Perkara PHPU Pilpres 2024 Tetap Digelar Tanggal 22 April
Per hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi
Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaJelang Sidang Perdana Sengketa Pilpres, Gedung MK Dikelilingi Tembok Beton dan Kawat Berduri
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 mulai Rabu (27/3).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Desak Prabowo Minta Maaf Usai Sebut Bung Karno Pakai Alutsista Bekas
Hasto menganggap keliru calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto soal Presiden ke-1 RI Soekarno gunakan alutsista bekas saat bebaskan Irian Barat.
Baca SelengkapnyaIni Tiga Hakim MK yang Bakal Pimpin Sidang PHPU Pileg
Ketiganya merupakan perwakilan Hakim Konstitusi yang diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan DPR RI.
Baca SelengkapnyaSaksi AMIN Temukan Lurah di Riau Minta Data Pemilih 02 untuk Diberikan Bansos, Ini Pengakuannya
Saksi tim hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Surya Dharma mengungkap, ada seorang Lurah di Riau yang terlibat dalam upaya pemenangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaHasto Tegaskan Ada Menteri dari PDIP Siap Angkat Koper Keluar Kabinet Jokowi
Stabilitas pemerintahan menjadi pertimbangan utama, yang membuat keputusan itu tidak diambil.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaHasto PDIP Tuding Ada Kekuatan Besar di Balik Sirekap, PAN: Kalau Memang Ada Dibuka Saja!
Hasto mengungkapkan, langkah untuk mengganggu sistem penghitungan suara itu tak hanya terjadi pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024
Baca Selengkapnya