Soal SPDP pimpinan KPK, Wiranto pesan 'Yang penting jangan gaduh ya'

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Wiranto ikut angkat bicara terkait terbitnya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kasus yang menjerat dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo dan Saut Situmorang. Wiranto mengingatkan agar sejumlah pihak menahan diri dan tak membuat kegaduhan jelang tahun politik.

"Semuanya kan bisa diselesaikan dengan cara-cara musyawarah mufakat, cara-cara tertentu yang masuk dalam koridor hukum, banyak cara, yang penting jangan gaduh ya," kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/11).

Berdalih menjaga ketenangan jelang tahun politik 2018, Wiranto berharap semua pihak ikut mendinginkan suasana. Dengan begitu, masyarakat juga merasa tenang dan nantinya bisa melaksanakan Pilkada 2018 dengan baik.

"Mau pilkada serentak, ayo kita jaga ketenangan dan kenyamanan supaya rakyat ini dapat memilih dengan baik secara objektif dan sebagainya," ucapnya.

Soal proses penyidikan terhadap dua pimpinan KPK itu, Wiranto tak ingin berkomentar jauh. Mantan Ketua Umum Partai Hanura ini mengaku tidak punya kapasitas untuk mencampuri proses penegakan hukum di Kepolisian.

"Kalau itu enggak mau mencampuri ya, nanti kita liat subtansinya bagaimana. Tentu itu sudah menyangkut kepada kewenangan-kewenangan hukum, nanti penyelesaiannya bagaimana kita tunggu aja ya. Kita gak usah kemudian ada satu statement-statement, pendapat-pendapat yang simpangsiur, yang bikin gaduh," ujarnya.

Untuk diketahui, Agus dan Saut dilaporkan oleh Fredrich Yunadi dan Sandi Kurniawan yang tak lain tim kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto. Mereka mempermasalahkan terbitnya surat permintaan cegah ke luar negeri terhadap Setnov kepada pihak Imigrasi pada 2 Oktober lalu. Agus dan Saut dianggap menyalahgunakan wewenang dengan terbitnya surat tersebut. Surat itu dikeluarkan justru setelah hakim tunggal praperadilan, Cepi Iskandar, menggugurkan status tersangka Setnov.