Soal megapolitan, Ahok, Deddy, Rano Karno kompak salahkan pusat

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar, dan Wakil Gubernur Banten Rano Karno menggelar pertemuan dengan Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Tiga wagub itu meragukan pembentukan undang-undang megapolitan dalam upaya pengelolaan terpadu wilayah Jabodetabekjur.

Ahok mengatakan, permasalahan megapolitan sebenarnya dapat selesai dengan cepat jika pemerintah pusat ikut andil menyelesaikannya. Sebab, ada beberapa jalan dan kali yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

"Berbicara tentang penanganan banjir dan macet, setingkat menteri juga selesai. Saya pesimis RUU ini bisa direalisasikan. Saya lebih pilih bagaimana solusinya," kata Ahok di Ruang GBHN Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2).

Ahok menegaskan, pemerintah pusat harusnya tidak mempersulit jika pemprov ingin melakukan pembenahan. Sebab dana milik sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI Jakarta mencapai Rp 7 triliun.

"Pemerintah pusat, Kementerian PU. Mau menggali sendiri tidak boleh sama pusat. Kita ada Silpa di APBD, kenapa mesti pinjam ke Jepang? Itukan konyol. Kalau PU tidak sanggup, kasih saja ke kita," jelasnya.

Deddy Mizwar sepakat dengan apa yang disampaikan Ahok. Deddy pesimis RUU yang tengah didiskusikan ini dapat menyelesaikan permasalahan megapolitan.

"Kalau mudah mengatasi masalah dengan komunikasi. Ini kemana arahnya? Untuk apa bentuk megapolitan ini? Kami juga punya rencana di Jawa Barat, tim metropolitan," tegasnya.

Demikian pula dengan Rano juga. Pemeran si Doel Anak Sekolah itu menilai pemerintah pusat harusnya memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menangani permasalahan daerahnya masing-masing.