Soal Komjen Budi Gunawan, WNI di Sydney tagih Nawa Cita Jokowi

Merdeka.com - Kabar hiruk pikuk Polri vs KPK tak hanya ramai di Tanah Air, namun Warga Negara Indonesia yang kuliah di Sydney Australia pun merasa khawatir dengan kondisi antar dua lembaga penegak hukum itu. Para mahasiswa itu pun menuntut janji Presiden Jokowi yang dulu pernah berjanji untuk memberantas korupsi dalam kampanyenya di pilpres lalu.

Jaringan Mahasiswa dan Masyarakat Antikorupsi di Sydney (Jarimanis) menilai kepentingan oligarki yang menyandera Presiden Jokowi telah berujung pada upaya pelemahan KPK dan kriminalisasi pimpinan KPK oleh Polri, yang secara nyata merupakan serangan balik atas tertundanya pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Padahal janji Nawa Cita ke 4, Jokowi kala itu adalah menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

"Namun faktanya, Jokowi telah dengan sengaja memilih Jaksa Agung dari unsur partai politik dan juga mengajukan calon tunggal Kapolri yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka Korupsi. Selain bertolak belakang dengan Nawa Cita, hal ini juga menunjukkan Presiden disandera kepentingan oligarki yang bertujuan mempertahankan dan mengakumulasi kekayaan dan kekuasaannya," kata Koordinator Jarimanis Yuna Farhan dalam keterangan yang diterima merdeka.com, Senin (2/2).

Kentalnya pengaruh oligarki sebagai dalang kekisruhan antar institusi penegak hukum ini, lanjut Yuna, juga terlihat dari dua partai pendukung Presiden yaitu Nasdem dan PDIP yang justru ngotot dan mendesak Presiden untuk melantik Budi Gunawan dan penyerangan secara terbuka terhadap KPK. Oligarki juga secara nyata telah membajak institusi Polri untuk melayani kepentingan mereka dengan melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.

Yuna pun menuntut agar Jokowi ingat dengan janjinya yang tertuang dalam Nawa Cita keempat yakni tentang pemberantasan korupsi. Dia juga mendesak agar Jokowi membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Kapolri yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi.

"Presiden sebagai pimpinan tertinggi perlu segera melakukan reformasi di tubuh Polri agar Polri menjadi lembaga yang kuat, profesional, dan bersih dari kepentingan oligarki. Presiden segera melakukan penyelamatan KPK dari upaya pelemahan fungsi baik secara jangka pendek maupun jangka panjang," tutur dia.

Terakhir, lanjut dia, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga harus hadir sebagai representasi rakyat, bukan semata sebagai representasi partai politik. Presiden juga diminta berani kehilangan dukungan elit politik ketimbang dukungan rakyat.