Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Soal Izin FPI, Mendagri Sebut Jokowi Beri Warning Ideologi Negara Final

Soal Izin FPI, Mendagri Sebut Jokowi Beri Warning Ideologi Negara Final Mendagri Tjahjo Kumolo dan Ketua Apeksi yang juga Wali kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany. ©2019 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi kemungkinan tidak memberi izin perpanjangan ormas Front Pembela Islam (FPI). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai, pernyataan Jokowi merupakan peringatan untuk ormas yang melenceng dari ideologi Pancasila.

"Pak Jokowi kan memberikan warning saja ini yang menyangkut ideologi negara itu sudah final dan sudah mengikat seluruh ormas yang ada," kata Tjahjo saat ditemui di Ombudsman RI, Kuningan, Jakarta, Selasa (30/7).

Tjahjo mengatakan, tiap ormas yang sifatnya keagamaan, sosial dan sebagainya harus menerima ideologi negara secara konsisten. Pihaknya pun akan mencermati bagaimana rekam jejak FPI selama ini.

"Itu bukan masalah mempolitisasi, ini masalah politik negara yang harus ditaati oleh setiap ormas yang mempunyai hak untuk berormas berhimpun berpartai yang dilindungi undang-undang tetapi aturan kenegaraan harus diikuti dengan baik," jelas politikus PDIP itu.

Pernyataan soal FPI disampaikan Jokowi saat diwawancarai Associated Press (AP) beberapa waktu lalu. Ketika itu, Jokowi menjelaskan tentang kemungkinan tak memberikan izin ke FPI dalam periode terakhirnya sebagai Presiden RI.

"Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi, menunjukkan bahwa mereka (FPI) tidak sejalan dengan bangsa," ucap Jokowi.

(mdk/rnd)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI

Tak Perlu Deklarasi, Analis Sebut Arah Politik Jokowi ke PSI

Walaupun belum keluar dari PDIP, Jokowi dinilai sudah sangat erat dengan PSI.

Baca Selengkapnya
Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat

Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?

Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi Minta TNI-Polri Proaktif Netralisir Residu Politik Sampai Pelantikan Presiden Baru

Jokowi meminta TNI-Polri menyiapkan langkah proaktif untuk menetralisir residu-residu politik dan memitigasi disinformasi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi: ASN, TNI dan Polri Harus Netral dan Tidak Memihak di Pemilu 2024

Jokowi mengajak para pihak menjaga pesta demokrasi lima tahunan agar jujur dan adil.

Baca Selengkapnya
Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF

Cerita Jokowi Sempat Merasa Malu Gara-Gara Indonesia Belum jadi Anggota FATF

Harapan Jokowi, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan

Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya