Merdeka.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menanggapi imbauan Kementerian Dalam Negeri terkait penataan parkir yang berpotensi merusak iklim investasi dan kenyamanan masyarakat. Imbauan itu menyusul adanya video tentang ormas yang meminta pengelolaan parkir kepada Pemkot Bekasi.

"Saya sudah bilang, Pemerintah Kota Bekasi itu berdasarkan potensi yang ada. (Pemerintah) melakukan ekstensifikasi," kata Rahmat Effendi di Plasa Pemkot Bekasi, Rabu (6/11).

Menurut Rahmat, pemerintah daerah memiliki dasar hukum tentang penarikan pajak. Yaitu, peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang pajak daerah. Aturan itu merupakan turunan dari undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

"Jadi kalau Pak Mendagri bilang, kita (sekarang) melakukan penataan," katanya.

Rahmat kembali menanggapi soal viral video ormas melakukan unjuk rasa. Dalam tuntutannya, ormas itu meminta mengelola parkir di depan minimarket yang ada di seluruh Kota Bekasi. Rahmat memaklumi kondisi yang terjadi seperti di dalam video tersebut.

"Karena memang berhadapan dengan teman-teman yang pada taraf pemahaman tidak seperti kita ini butuh waktu," beber dia.

Rahmat menambahkan, pemerintah tengah menyusun mekanisme penarikan pajak parkir. Karena itu, setelah ada aksi unjuk rasa itu, pemerintah menyetop sementara penarikan sampai petunjuk teknis dibuat dalam sebuah peraturan wali kota.

"Saran Pak Kapolres, orang yang jadi juru parkir juga harus lolos SKCK, sehingga nanti nyaman, nah dengan kenyamanan itu Insya Allah Kota Bekasi, menjadi kota tujuan investasi," katanya.