Sindir pendidikan di Indonesia, seniman pantomim gelar aksi

Merdeka.com - Diskriminasinya sistem pendidikan di Indonesia diperagakan lewat aksi seniman pantomim Bandung, Wanggihoed. Wanggi, demikian ia biasa disapa, turut serta dalam kampanye Kami Berhak Sekolah, Jangan Tutup Sekolah Kami dan Save Moro-Moro yang digelar komunitas Rumah Bintang and Friends di Bandung, Jawa Barat, Minggu (8/11) sore.

Kampanye tersebut digelar di Rumah The Panas Dalam, Jalan Ambon, Bandung. Meski hujan lebat mewarnai acara yang diselingi galang dana untuk siswa-siswi Moro-Moro, Lampung, para aktivis yang kebanyakan anak muda tetap bertahan.

Antusias pemuda makin tinggi ketika Wanggihoed melancarkan aksinya. Mengenakan make up khas pantomim, pria berkumis lebat ini langsung menuju hujan di halaman parkir Rumah The Panas Dalam. Ia menengok-nengok seperti sedang mencari-cari. Lalu ia melewati sebuah baliho merah yang bergambar logo SD yang dilingkari rantai bergembok. Di bawah logo itu terdapat tulisan KAMI BERHAK SEKOLAH! Wanggi kemudian berjalan menuju panggung sambil merentang-rentangkan tangannya. Aksi tersebut membuat penonton sibuk menjepretkan kamera.

Usai performance itu, Wanggi mengatakan aksinya berusaha menggambarkan kondisi pendidikan di Indonesia. Kasus Moro-Moro adalah bukti bahwa pendidikan di negeri ini masih diskriminasi.

“Sejak negeri ini ada sampai hari ini sedang terjadi diskriminasi pendidikan, baik di Bandung maupun di Mesuji,” katanya.

Ia berharap, diskriminasi di bidang pendidikan bisa segera dihentikan. “Keadilan pendidikan itu harus merata,” kata alumnus STSI Bandung yang kerap menggelar pantomim Kamisan untuk mengenang aktivis HAM, Munir.

Sementara aktivis Rumah Bintang, Diya Fatia, mengatakan kampanye bertajuk Kami Berhak Sekolah, Jangan Tutup Sekolah Kami dan Save Moro-Moro, bentuk upaya penyelamatan terhadap nasib siswa-siswi Moro-Moro yang terancam tidak sekolah.

“Ada 400 anak usia sekolah terancam. Sekolah-sekolah mereka sudah tidak mendapatkan perizinan. Tapi mereka tetap harus sekolah,” kata Diya.

Ia menegaskan, sebagai lembaga pendidikan anak, Rumah Bintang tidak ingin mencampuri konflik lahan antara warga Moro-Moro dan pemerintah setempat. “Yang kami pedulikan adalah pendidikan anak-anak. Bagaimanapun mereka berhak mendapatkan akses pendidikan,” ujarnya.