Merdeka.com - Sindikat jual beli benih jagung bersubsidi jenis hibrida di Kediri dibongkar penyidik dari Subdit I/Tipid Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Timur. Tiga orang yaitu inisia CBF, AF, dan AS berhasil diamankan dan satu orang berinisial SW, kabur.

"Tersangka CBF dan AF ini warga Kediri, sedangkan AS, warga Jember. Untuk tersangka SW yang berhasil kabur, masih kami kejar," kata Dir Reskrimsus Polda Jawa Timur, Kombes Akhmad Yusep Gunawan, Kamis (2/5).

Yusep menerangkan, ungkap kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian diteruskan dengan melakukan penyelidikan dan di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, polisi menemukan 1.060 kilogram (Kg) benih jagung bersubsidi jenis hibrida yang sudah diberi label Bisi 18 Cap Kapal Terbang dan 467 Kg tanpa label. Varietas benih jagung untuk pakan ternak tersebut, dikemas dengan produk PT Bisi Internasional.

"Padahal benih jagung bersubsidi ini harusnya gratis," ucap Yusep.

Dari ungkap kasus di Kediri ini, lanjutnya, polisi mengamankan tersangka CBF dan AF, yang mengaku mendapatkan benih jagung dari AS di Jember, yang kemudian juga ditangkap polisi.

"Dari pengakuan AS, barang ini berasal dari SW yang sekarang masih kami kejar," ungkap Yusep.

Yusep menambahkan, bahwa peredaran benih jagung bersubsidi ini baru diketahui di Kediri dan Jember. Tapi tidak menutup kemungkinan juga beredar luas di daerah-daerah lain.

Picu Kenaikan Harga Daging dan Telur

Apalagi, kata Yusep, saat menjelang Ramadan seperti sekarang ini, dijualnya benih jagung bersubsidi untuk pakan ternak yang mestinya gratis ini, bisa memicu kenaikan harga daging ayam dan telur.

"Kami masih mengembangkan kasusnya. Karena dari pengakuan para tersangka, mereka baru melakukan perbuatannya sejak empat bulan terakhir," tandasnya.

Di tempat sama, Kepala Dinas Pertanian Jawa Timur, Hadi Sulistyo yang turut hadir di Mapolda Jawa Timur menegaskan, bahwa bantuan benih jagung bersubsidi ini memang tidak boleh diperjualbelikan.

Sebelum benih jagung bersubsidi disalurkan ke petani dan peternak, pihak Dinas Pertanian Provinsi, lebih dulu menerima nama CPCL (Calon Petani Calon Lokasi) dari kabupaten. "Karena peruntukannya sudah jelas," ujarnya.

Selanjutnya, para tersangka akan dijerat dengan Pasal 110 Jo 36 Undang-Undang (UU) Perdagangan, Pasal 60 ayat (1) huruf (c) dan (i) Jo 13 dan 16 UU Sistem Budidaya Tanaman, dan Pasal 62 ayat (1) Jo 8 ayat (1) huruf (i) UU Perlindungan Konsumen.