Sikap diam DPRD hingga Pemprov soal PLTU Celukan Bawang disesalkan

Merdeka.com - Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Celukan Bawang, Buleleng Bali ternyata hampir 100 persen tenaga kerjanya warga negara China. Bahkan segala petunjuk dan ketentuan di perusahaan ini juga menggunakan bahasa dan tulisan Mandarin.

Namun atas hal ini belum ada tindakan dari Pemkab, DPRD setempat dan juga Pemprov Bali. Salah satu tokoh masyarakat Buleleng, Nyoman Gede Suweta menyesalkan aksi 'bisu' dan tutup mata para penyelenggara negara tersebut.

"Kalau hanya mengecam, semua orang bisa mengecam dengan tegas. Rakyat ini butuh pelaksanaannya, tidak satupun yang proaktif menyikapi persoalan di PLTU Celukan Bawang, dari sejumlah anggota dewan di Provinsi Bali ini," geram Suweta, Kamis (20/8) di Denpasar, Bali.

Sebagai salah satu tokoh masyarakat Buleleng, dia yang juga merupakan ketua DPD PAN Bali, meminta Dewan di Provinsi Bali ini mengambil sikap untuk menindak langsung pengelola perusahaan PLTU Celukan Bawang ini.

"Ini negeri kita, harus dijunjung adat dan budaya kita. Ini sama saja sudah melukai dan merugikan warga lokal," tegas Suweta.

Kata Suweta, yang tak kalah merendahkan wibawa NKRI adalah ketika bendera perusahaan yang berlabelkan tulisan mandarin ini justru dipasang lebih tinggi dibandingkan bendera Indonesia (Merah-Putih).

Menurut Suweta, PLTU Celukan Bawang yang mampu menyuplai 40 persen energi listrik ke Bali sangat dirasakan masyarakat Bali. Namun jangan sampai hal ini dijadikan sifat merendahkan wibawa dan harga diri bangsa.

"Semua tenaga teknisi pekerjanya orang Tiongkok, nanti bisa jadi ke depannya batubara untuk kebutuhan PLTU di impor pula dari negerinya," lirihnya.

"Sistem Asimetris ini sudah mengobrak-abrik budaya dan ekonomi kita. DPRD harus bersikap cepat, bila perlu bentuk tim pansus," pungkasnya.