Merdeka.com - Pengadilan Negeri Tangerang kembali akan menggelar sidang putusan terhadap pidana kepabeanan berupa penyelundupan suku cadang sepeda motor Harley Davidson dan sepeda lipat merek Brompton, dengan terdakwa mantan Dirut PT Garuda Indonesia Ari Askhara dan Direktur Operasional Iwan Joeniarto, Senin (14/6).

"Acara sidang berikutnya nanti pada tanggal (14/6) dengan agenda sidang pembacaan putusan," ungkap Humas Pengadilan Negeri Tangerang Arief Budi Cahyono, Kamis (10/6).

Dia menerangkan, sebelumnya kedua terdakwa bekas petinggi Garuda Indonesia itu menjalani sidang pledoi pada (24/5). Dalam sidang pembelaan dakwaan itu, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sama-sama meyakinkan sidang pengadilan bahwa terdakwa tidak bersalah.

"Jadi isi pledoinya, pada pokoknya, penasihat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana apa yang dikatakan penuntut umum," ungkap Arief.

Pada sidang pledoi itu, tim kuasa hukum terdakwa dan terdakwa memohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang, untuk menjatuhkan keputusan bebas kepada terdakwa.

"Oleh karenanya, terdakwa memohon kepada pengadilan untuk menjatuhkan keputusan bebas atau fitz prague kepada terdakwa dari segala tuntutan," ucap dia.

Kemudian, lanjutnya atas pembelaan atau pledoi tersebut, jaksa penuntut juga sudah menyampaikan ada replik. "Dan penuntut umum bertetap pada tuntutannya. Bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kepabeanan sesuai pasal 102 huruf E UU No 17 tahun 2006 juncto Pasal 55 ayat 1 tentang UU Kepabeanan serta Pasal 102 huruf H (UU No 17 tahun 2006), dan (dakwaan) ketiga Pasal 103 huruf A (UU No 17 tahun 2006)," jelas Arief.

Selanjutnya, berdasarkan sidang pledoi dan replik atas perkara pidana tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang akan memutus terdakwa Ari Askhara dan Iwan Joeniarto berdasarkan prosesi sidang yang berjalan pada 14 Juni 2021 yang akan datang.

"Di situ nanti akan dipertimbangkan semuanya, termasuk pembelaan dari terdakwa juga dipertimbangkan apakah terlepas dari hukum atau tidak. Termasuk juga tuntutan pidana dari penuntut umum. Majelis hakim mempertimbangkan semuanya. Apakah terdakwa itu dinyatakan bersalah, kita tunggu putusan hakim. Terutama nanti dalam pertimbangannya didengarkan baik-baik," ucap dia.