Merdeka.com - Sidang praperadilan terhadap penetapan tersangka terhadap Obby Kogoya, kembali digelar di Pengadilan Negeri Sleman, Yogyakarta, Selasa (23/8). Namun, rombongan mahasiswa Papua sekaligus sejawat Obby mengalami perlakuan diskriminatif.

Mereka diperiksa secara ketat satu per satu saat hendak memasuki ruang sidang oleh polisi.Polisi menggeledah isi tas dan saku mereka.

"Ketika masuk ruang sidang, kami (mahasiswa Papua) diperiksa satu-persatu. Tas saya dibuka, jaket saya diraba-raba, dan diteperiksa dengan alat pendeteksi," kata seorang mahasiswa rekan Obby, Edo Wenda.

Perlakuan berbeda diterima oleh pengunjung selain mahasiswa Papua. Mereka justru dengan mudah melenggang masuk, tanpa repot-repot diperiksa.

"Saya bawa tas ransel tapi tidak digeledah," ujar salah satu pengunjung persidangan yang bukan mahasiswa Papua, Anisatul Ummah.

Edo merasa tindakan polisi tidak adil. "Saya tidak tahu kenapa kami diperlakukan seperti ini. Sebagai warga negara Indonesia semestinya semua diperlakukan adil," imbuh Edo Wenda.

Hal senada juga dikeluhkan oleh kuasa hukum Obby Kogoya, Emanuel Gobay, kepada Ketua Majelis Hakim, Muhammad Baginda Rajoko Harahap. Emanuel Gobay semapt mempertanyakan kepada hakim ketua apakah penggeledahan itu merupakan permintaan dari majelis hakim.

"Apakah penggeledahan yang dilakukan kepolisian sesuai prosedur yang diinginkan oleh Hakim ketua?" kata Gobay.

Hakim Ketua, Muhammad Baginda Rajoko Harahap, menyatakan persidangan bersifat terbuka. Semua khalayak tanpa kecuali boleh menyaksikan persidangan sesuai dengan kapasitasnya.

"Prinsip sidang terbuka itu untuk umum itu, semua boleh masuk. Jadi tidak ada larangan selama mempunyai kapasitas mengikuti jalan persidangan. Kalau ada pemeriksaan itu untuk menghindari hal-hal tidak baik. Tapi prinsipnya tetap terbuka," kata hakim.

Selain itu, hakim ketua juga mengingatkan pada semua pihak agar tidak mencoba mengintimidasi jalanya persidangan.

"Pihak mana pun jangan coba-coba untuk mengintimidasi saya. Saya sudah berulangkali menangani praperadilan," imbuh Muhammad Baginda Rajoko Harahap.