Sidang e-KTP, BPK ungkap Kemendagri tak berikan rincian harga blanko

Merdeka.com - Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuktikan kongkalikong jahat perihal pengadaan proyek e-KTP. Hal tersebut dimunculkan dalam persidangan ke-14 dugaan korupsi e-KTP di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta Pusat.

Jaksa KPK, Abdul Basir menanyakan harga rincian blanko e-KTP terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mahmud Toha Siregar yang hingga proses lelang Kementerian Dalam Negeri tidak menindaklanjuti permintaan BPKP.

"Pengadaan blanko, belum didapat rincian harga per-blanko?" tanya jaksa Abdul Basir ke Toha, Senin (8/8).

"Itu kondisi yang kami temukan saat review. Review tetap kita minta dukungan agar item yang diusulkan itu," jawab Toha.

"Apakah ada rincian harga per e-KTP?" tanya jaksa lagi.

"Seingat saya masih Rp 18.000 per e-KTP. Masih gelondongan (tanpa ada rincian)," kata dia.

"Di RAB (rancangan anggaran belanja) berapa anggaran yang diusulkan?" jaksa kembali bertanya.

"RAB 2011 Rp 2 Triliun sekian," pungkasnya.

Toha mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan Irman dan Sugiharto belum menindaklanjuti review atau permintaan BPKP yang belum memberikan rincian per unit dalam pengadaan barang e-KTP.

Seperti diketahui, dalam surat dakwaan milik Irman dan Sugiharto analisa harga blanko e-KTP senilai Rp 18.000 dengan rincian sebagai berikut per satuan:

I. Pracetak

1. Inlay

- PET/G layer, material Rp 3.250

- Chip Rp 9.400

- Prelam + laminasi Rp 1.000

Total harga untuk proses pracetak Rp 13.650

II Cetak

1. Cetak background (muka + balikan ) Rp 210,00

III Pasca cetak

1. Hologram Rp 224,00

2. Laminasi & punch Rp 500,00

3. Personalisasi + verifikasi Rp 1.500

Total harga pasca cetak Rp 2.224

IV Finishing dan distribusi

1. Packing (manifest dan label) Rp 160,00

2. Pengiriman ke setiap kabupaten kota Rp 120,00

Total biaya penyelesaian dan distribusi Rp 280,00

Dijumlahkan dengan keseluruhan total biaya per tahap dari pracetak sampai penyelesaian dan distribusi dan PPN sebesar 10 persen maka total pengadaan blanko e-KTP sebesar Rp 18.000.

Tidak hanya itu, Toha juga mengaku pernah mendapat uang Rp 3 juta dari Sugiharto pasca melakukan review proses pra lelang. Namun, dia membantah uang tersebut mempengaruhi hasil review BPKP tehadap proyek senilai Rp 5,9 Triliun tersebut.

"Pernah dapat sesuatu berupa uang dari proses review? tanya jaksa.

"Pernah, seingat saya Rp 3 juta tapi tidak terkait dengan review e-KTP ini uang transport," kata Toha.

"Tidak ada taken taken?" cecar jaksa.

"Tidak ada," pungkasnya.