Merdeka.com - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar sidang lanjutan ajudikasi sengketa antara partai politik dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sidang beragendakan mengajukan alat bukti dari pihak pemohon yakni parpol.

Tiga partai yang menggugat karena tak diloloskan KPU sebagai peserta Pemilu 2019 tersebut adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), serta Partai Bhineka Indonesia (PBI).

Sidang yang berlangsung sejak pukul 20.00 WIB dipimpin oleh majelis pemeriksa yang juga anggota Bawaslu Fritz Edward Siregari dan didampingi Mochammad Affifudin, Rahmat Bagja juga Ratna Dewi Petalolo. Tampak pula Komisioner KPU Hasyim Asyari bersama kuasa hukum KPU, Ali Nurdin.

"Agenda pemeriksaan alat bukti pemohon, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum," kata Fritz di ruang sidang ajudikasi Bawaslu RI, MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (2/3).

Dalam sidang sengketa ini, pihak pemohon dihadiri oleh Syarifuddin Noor sebagai Kuasa Hukum PKPI, Sekretaris Jenderal PBI Harinder Singh serta Bakhtiar sebagai Kuasa Hukum PPPI.

PKPI menyodorkan enam bukti tambahan yakni berkas hasil verifikasi KPU Jawa Barat. Sementara, PBI dan PPPI tak mengajukan bukti. Agenda selanjutnya PKPI akan mengajukan delapan saksi fakta dan tiga saksi ahli. Untuk PBI dan PPPI tetap memilih tidak.

Sidang pun ditutup dan dilanjutkan besok Minggu (3/2) untuk PKPI dan KPU pukul 10.00 WIB. Sementara, untuk PBI dan PPPI ditunda sampai hari Selasa (6/2) pukul 14.00 WIB yang juga beragenda sidang keputusan.

"PKPI kita lanjut besok jam 10.00 WIB untuk mendengarkan saksi fakta dan saksi ahli," tutup Fritz disusul mengetok palu.