Sibuk di DPR, Bamsoet minta KPK atur ulang jadwal pemeriksaan

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatur ulang jadwal pemeriksaan dirinya terkait kasus korupsi e-KTP. Surat resmi pengunduran waktu pemeriksaan telah disampaikan ke KPK.

Pria yang akrab siapa Bamsoet ini mengklaim tidak bisa hadir karena padatnya agenda pimpinan DPR hari ini. Rencananya, KPK akan memeriksa Bamsoet sebagai saksi kasus korupsi KTP-el yakni Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masagung (MOM).

"Jadi tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman di KPK dan sudah mengirim surat pagi-pagi untuk minta dijadwalkan kembali," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/6).

Bamsoet berharap KPK bisa memahami tugasnya sebagai pimpinan DPR. Dia berjanji bakal memberikan keterangan yang diperlukan lembaga antikorupsi itu dalam mengungkap kasus e-KTP.

"Saya harus mengejar waktu yang sangat pendek di DPR ini untuk menyelesaikan tugas-tugas. Karena Senin sudah libur nasional. Jadi kami harus menuntaskan pekerjaan baik protokoler dan kedewanan," klaimnya.

Bamsoet berdalih tak bermaksud untuk mangkir dan menghalangi agenda pemeriksaan KPK. Dia mengklaim akan memberikan contoh yang baik sebagai komitmen pemberantasan korupsi.

"Mudah-mudahan kawan-kawan di KPK dapat memahami kegiatan ini. Sebagai ketua DPR tentu saya ingin memberikan contoh bagi masyarakat, karena seseorang ketika dipanggil wajib untuk hadir baik di KPK, kepolisian, termasuk di DPR," tandas Bamsoet.

Sebelumnya, Bamsoet akan diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Politikus Partai Golkar itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi (IHP) dan Made Oka Masaagung (MOM).

"Iya (Bamsoet) termasuk yang diagendakan Senin. Untuk penyidikan IHP dan MOM," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Bamsoet sempat mangkir dari pemeriksaan penyidik KPK terkait e-KTP dengan tersangka Anang Sugiana Sudihardjo pada 20 Desember 2017 dan 16 Januari 2018. Febri mengatakan, pihak KPK berharap Bamsoet memenuhi panggilan penyidik hari ini.