Siapa pejabat membangkang perintah Jokowi soal dwelling time?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kesal perintahnya memperbaiki lamanya waktu sandar kapal atau dwelling time tidak segera direspons. Sejak awal Jokowi sudah curiga ada permainan kotor di Pelabuhan Tanjung Priok.

Setelah melakukan inspeksi mendadak, 17 Juni lalu, menurut Jokowi, mulai dari menteri hingga petugas di lapangan sepertinya 'tuli'. Dia pun tak main-main mencopot para anak buahnya yang tak becus kerja.

"Saya bilang hati-hati akan saya copot, saya sampaikan entah yang di lapangan irjen, entah menterinya akan saya copot jika begitu terus," kata Jokowi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (31/7).

Akhirnya, lanjut Jokowi, dia memerintahkan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti untuk melakukan penyelidikan. Dengan cepat Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya membentuk tim. Puncaknya saat penggeledahan dilakukan di kantor Kementerian Perdagangan.

"Saya perintah Kapolri untuk melihat kondisinya, apakah sesuai dengan ada yang dipikiran saya. Dan betul seperti yang ada sekarang ini," ungkapnya.

Berangkat dari hasil penyelidikan polisi pun menetapkan tiga orang menjadi tersangka atas dugaan kasus suap, pemerasan dan gratifikasi. Mereka antara lain seorang Pekerja Harian Lepas (PHL) Kementerian Perdagangan berinisial MU, pekerja di perusahaan importir, yakni N, serta pejabat Kasubdit di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan berinisial I.

Empat pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, pun langsung dicopot. Keempat pejabat tersebut adalah Dirjen, pejabat eselon II, eselon III, dan eselon IV yang berkaitan. (mdk/did)