Setnov Pelesiran, KPK Ingin Kinerja Ditjen PAS pada Napi Lebih Baik Lagi
Merdeka.com - Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengapresiasi langkah Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan Kemenkum HAM yang memindah narapidana kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto, ke Rutan Gunung Sindur. Meski demikian, KPK menyayangkan karena kejadian dialami narapidana yang bisa berpelesir saat menjalani tahanan kerap berulang.
"KPK menghargai pemindahan napi tersebut, namun memang dengan berulangnya publik melihat ada narapidana yang berada di luar Lapas, hal tersebut tentu akan berisiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS," kata Febri lewat siaran pers tertulis, Sabtu (15/6).
KPK berharap, Ditjen Pas dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan.
Sebab, jika masyarakat kembali menemukan adanya narapidana berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
"KPK ingin kewenangan Ditjen PAS kepada narapidana bisa lebih baik lagi," lanjut dia.
KPK pun mengingatkan agar ke depan, upaya Ditjen Pas menjalankan rencana aksi perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK tetap dilakukan. Hal bertujuan, semata membuat pengawasan narapidana lebih terkondisikan.
"KPK mengingatkan agar Ditjen Pas tetap berupaya menjalankan rencana aksi itu Atau setidaknya tahapan menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan sedang dilakukan," Febri menandasi.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaKejadian itu ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPergerakan masyarakat selama libur lebaran tahun ini diprediksi akan mengalami peningkatan.
Baca SelengkapnyaSetelah menahan ketakutan bertahun-tahun, korban akhirnya memberanikan diri melapor ke polisi.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya