Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dituding telah melakukan politisasi di dalam tubuh Polri. Dugaan politisasi ini muncul setelah ada pergantian dan mutasi perwira tinggi Polri secara mendadak.

Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan meski wewenang mengganti Kabareskrim ada di tangan Kapolri, tetapi Presiden tidak bisa lepas tangan dari pergantian tersebut. Menurutnya, Presiden seharusnya fokus dalam mengambil langkah terbaik untuk menyelesaikan permasalahan pergantian Kapolri.

"Lingkaran dalam presiden sepertinya memberikan banyak isu-isu dan fitnah yang membuat Kabareskrim menjadi korban politik dari dilema pergantian Kapolri. Secara track record, Kabareskrim memiliki track record yang baik sehingga Presiden semestinya mempertahankan dan bukan malah menggantinya," kata Hendardi melalui siaran pers yang diterima merdeka.com, Jumat (16/1).

Hendardi menambahkan, situasi kondisi politik yang sedang terjadi sekarang telah membuat Polri dipolitisasi dan rentan dengan konflik internal. Situasi ini akan berakibat terganggunya kinerja polri dalam memberikan pelayanan di masyarakat.

"Presiden dan Kapolri harus mengembalikan posisi Kabareskrim Komjen Suhardi Alius dalam posisi semula sebagai Kabareskrim. Jika itu tidak dilakukan maka Presiden benar adanya melakukan politisasi terhadap Polri dan ini adalah hal buruk bagi institusi Polri," tegasnya.

Seperti diketahui, Komjen Suhardi Alius dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Penggantinya adalah Irjen Budi Waseso.

Tak cuma Suhardi, pergantian di pucuk pimpinan Mabes Polri juga terjadi. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diangkat menjadi Plt Kapolri.