Setahun Jokowi-JK, tuai pujian panen kritikan

Merdeka.com - Tepat setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Indonesia. Pelbagai kebijakan maupun program telah dikeluarkan. Ada yang langsung kena masyarakat, namun banyak juga tidak dirasakan.

Keputusan pemerintah menanggung ganti rugi korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, menjadi langkah patut diapresiasi. Ini contoh kebijakan Jokowi langsung dirasakan masyarakat.

Sebanyak Rp 781 miliar digelontorkan sebagai dana talangan kepada PT Minarak Lapindo tersebut. Itu merupakan kekurangan ganti rugi senilai Rp 3,8 triliun, yang baru dibayarkan Rp 3,03 triliun oleh PT Minarak Lapindo.

Perusahaan yang sebagian sahamnya milik Ketum Golkar versi Munas Bali, Aburizal Bakrie alias Ical ini, harus mengembalikan uang tersebut dalam kurun waktu empat tahun. Bila tidak bisa, secara otomatis pemerintah berhak memiliki tanah seluas 641 hektar tersebut. Tentu ini menjadi angin segar bagi para korban lumpur Lapindo.

Namun, kebijakan terberat Jokowi di kala baru menduduki posisi nomor orang satu di Indonesia. Dia terpaksa menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengubah kebijakan bahwa premium tidak lagi disubsidi.

Pemerintah lebih memilih anggaran subsidi premium dialihkan untuk dana infrastruktur. Ide itu tentu mengalami pro kontra. Kenaikan harga BBM tentu membuat pelbagai kebutuhan ikut naik. Padahal efek ini membantu anggaran negara tidak menjadi boros.

Semua kondisi itu dilalui Jokowi dengan tim menterinya di Kabinet Kerja dengan penuh kritik dan pujian. "Jokowi memposisikan pemerintahan ini tidak seluruh ekspektasinya positif, tetapi juga tidak terlalu buruk. Ini menunjukkan positif dan negatif seimbang," kata Pengamat Politik UIN Jakarta Gun Gun Heryanto kepada merdeka.com, Selasa (20/10).

Selama setahun ini, Gun Gun melihat bahwa pemerintahan Jokowi belum bisa disebut gagal. Namun, bukan berarti mereka bekerja telah sesuai. Pasalnya rencana jangka panjang dan pendek Jokowi dinilai tidak spesial. Banyak faktor mempengaruhi, termasuk tekanan ekonomi global.

Kinerja Kabinet Kerja juga mempengaruhi performa Jokowi. Selama ini, Gun Gun melihat koordinasi sesama menteri harus segera dibenahi. Terutama bagi para Menteri Koordinator (Menko).

"Harus dikoreksi fungsi koordinator kementerian itu harus penting diperbaiki. Menko tidak harus menjadi pemain lepas. nanti bisa ugal-ugalan," ujarnya.

Jokowi, tambah dia, juga perlu memperbaiki pola komunikasinya. Sebab banyak pernyataan bekas Gubernur DKI Jakarta itu masih mentah tanpa dilengkapi pelbagai data. Ini penting dan perlu dilakukan sebagai kepala negara.

"Pernyataan Jokowi yang mentah harus diperbaiki," ungkapnya.

Setahun masa jabatan Jokowi menjadi topik hangat hari ini. Bermacam harapan dan kritik terus berdatangan kepada pemerintah. Banyak yang kecewa, namun ada juga yang sudah merasakan manfaatnya.

Terpisah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi membenarkan adanya ketidakpusaan masyarakat. Itu dikuatkan dengan banyaknya badai kritik kepada pemerintah.

Meski begitu, pihaknya yakin bahwa pemerintah selama satu tahun berhasil lakukan revolusi mental. Apalagi ini merupakan usul presiden.

"Di tengah berbagai macam kritik dan kekurangan-kekurangan, serta ketidakpuasan masyarakat, tetapi sesungguhnya revolusi mental dalam satu terakhir yang dicanangkan oleh pak presiden ini berhasil," ujar Yuddy.

Gun Gun justru mempunyai pandangan lain mengenai program Revolusi Mental dan Nawa Cita. Jokowi, kata dia, sebenarnya tidak menjelaskan secara detil maksud kedua program itu.

Sehingga tidak sedikit masyarakat kini tak peduli atas program itu. Sebab, banyak masyarakat merasa tidak dilibatkan.

"Pemerintah belum bisa memperankan masyarakat. Contoh misalnya, Nawa Cita dan Revolusi Mental itu kaya apa?" terang Gun Gun.