Seskab puji penilaian akuntabilitas yang dilakukan Menteri Yuddy

Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyambut baik penilaian akuntabilitas kementerian yang dilakukan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Yuddy Chrisnandi.

Menurut Pramono, apa yang dilakukan Menteri Yuddy bisa dijadikan salah satu tolak ukur bagi kementerian atau lembaga untuk lebih berpacu kinerjanya di tahun 2016 ini.

"Karena saat ini presiden betul-betul berkeinginan agar ada percepatan kerja dan dalam sambutan presiden, beliau menegaskan berulang kali bahwa 2016 adalah bukan periode ayo kerja, tapi percepatan. Karena beliau ingin beberapa hal segera diselesaikan," kata Pramono di Istana, Jakarta, Senin (4/1).

Jadi pada prinsipnya, lanjut Pramono, apa yang disampaikan Menteri PAN RB itu menjadi salah satu tolak ukur bagi kementerian dan lembaga untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, penting juga ditingkatkan sinergisitas antar kementerian dan lembaga.

"Beberapa contohnya adalah sekarang ini ada 17 kementerian yang memiliki badan promosinya masing-masing. Semuanya akan disatukan dan kerja pada satu alur yang sama jadi tidak lagi secara parsial. Maka demikian kalau Menteri PAN RB ini akan menjadi bahan yang kita gunakan," jelas Pramono.

Pramono enggan berspekulasi penilaian akuntabilitas MenPAN RB menjadi salah satu tolak ukur reshuffle. Sebab, soal reshuffle sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden.

"Ya untuk urusan perombakan kabinet itu kewenangan presiden sepenuhnya tapi presiden sudah menegaskan pada kami untuk segera mengevaluasi sekaligus menyatukan dari 17 kementerian itu supaya badan promosinya cuma satu," terangnya.

Sebelumnya diketahui, KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.