Seperti preman, dari SMP sampai mahasiswa doyan tawuran

Merdeka.com - Sosiolog Musni Umar mengatakan banyak kasus tawuran yang terjadi lantaran pemerintah tidak memedulikan pemerataan pendidikan dan ekonomi di tanah air. Sehingga, rakyat yang lemah secara ekonomi tak dapat menempuh pendidikan.

Menurutnya, rakyat yang tak memiliki pendidikan tidak mempunyai kemampuan dalam pasar dunia kerja terpaksa menganggur. Dalam kondisi tersebut, mereka begitu rawan hidup di lingkungan yang dekat dengan kekerasan.

"Anggaran APBD dan APBN jumlahnya besar, tapi pemerintah tidak menggunakan untuk pemerataan pendidikan dan kemajuan ekonomi. Uang tersebut lari kepada orang kaya, sedang yang miskin harus menganggur. Dalam kondisi menganggur, mereka tidak memiliki wadah untuk mengekspresikan diri sehingga memilih untuk tawuran," kata Musni ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (8/10).

Selain itu, kata dia, persoalan tawuran yang terjadi kalangan masyarakat menengah lantaran kondisi pendidikan yang bermasalah. Sekolah tidak memberikan pengawasan dan kurikulum yang tepat bagi anak didik.

"Tak ada pengawasan di sekolah, sehingga pengaruh buruk senior dapat masuk ke adik kelasnya. Mereka mengajarkan adiknya minum-minuman keras, memakai narkoba dan mencari uang. Sedangkan kurikulum yang dipakai sekolah hanya sekadar pelajaran dan tidak mengajarkan praktik kerja. Makanya, pemberian bantuan dan sekolah gratis belum menyelesaikan masalah tawuran karena rakyat miskin masih butuh makan, transportasi dan jaminan kesehatan," jelasnya.

Atas hal itu, alumnus Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini mengharapkan pemerintah bersikap adil kepada kehidupan sosial dan ekonomi rakyat Indonesia, dengan memberikan pendidikan dan peluang kerja secara merata.

"Pemerintah perlu memberikan treatment khusus dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan pendidikan gratis," pungkasnya.