Sengketa lahan TNI AL dan warga di Pasuruan belum usai

Merdeka.com - Gelar mediasi sengketa tanah antara warga Desa Sumberanyar, Dusun Curah Timo, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur dengan TNI AL, menghasilkan kesepakatan mediasi ulang setelah lebaran. Warga bersikukuh lahan seluas 543 hektar di Desa Sumberanyar tetap berada dalam penguasaan warga, bukan TNI AL.

Sementara TNI AL, yang diwakili Letkol Laut (P) Sa'ban Nur S, tetap akan menempati lahan tersebut sesuai dengan perintah negara.

"Pada intinya, kami tunduk pada negara. Kalau negara memberikan tempat latihan di situ (Desa Sumberanyar) ya kami akan menempatinya. Kalau pemerintah memberikan lahan untuk latihan di tempat lain, ya kami akan melaksanakannya," kata Sa'ban usai gelar mediasi di Kantor Gubernur Jawa Timur, Senin, (9/7).

TNI AL dan Lantamal, lanjut dia, menyambut baik aspirasi warga. "Tapi bukan dengan cara demonstrasi turun jalan seperti ini. Kalau begini, justru tidak akan menyelesaikan masalah," keluh dia.

Dia juga mengatakan, kalau pihaknya menyambut baik kedatangan warga duduk satu meja untuk menyelesaikan masalah. "Dengan begitu, konsekuensi hukumnya jelas. Kalau sesuai dengan prosedur hukum putusannya jelas, dan kami akan mentaati aturan hukum."

Sementara itu, Kepala Desa Sumberanyar, Purwo Eko mengatakan, warga meminta lahan dikembalikan fungsinya kepada warga. "Kami memiliki bukti kepemilikan hak atas tanah tersebut berupa patok. Dan tanah itu merupakan warisan nenek moyang kami secara turun temurun yang dipergunakan untuk kepentingan bersama," kata dia.

Purwo menyebut, dari hasil mediasi yang dihadiri pihak TNI AL, BPN Jawa Timur dan Pasuruan itu, menghasilkan kesepakatan, kalau Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur akan mengadakan mediasi kembali usai lebaran. "Kami tidak tahu kapan mediasinya digelar lagi. Katanya selesai Hari Raya," pungkas dia.

Seperti diberitakan sebelumnya, ratusan warga Desa Sumberanyar, Dsn Curah Timo, Nguling, Pasuruan, Jawa Timur gelar istighosah di depan pintu masuk Kantor Gubernur Jawa Timur.

Warga Pasuruan yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tani Sumberanyar (FKTS) itu, menuntut pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur untuk segera menindaklanjuti permasalahan sengketa tanah di Desa Sumberanyar. (mdk/ian)