Sengketa Hasil Pileg, PKB dan Demokrat Lengkapi Bukti ke MK
Merdeka.com - Ardy Mbalembout, Kuasa Hukum Partai Demokrat untuk sengketa hasil Pileg 2019, menyatakan pihaknya telah melengkapi alat bukti dibutuhkan guna bersidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Ardy menyebut ada lima provinsi disengketakan yaitu Papua, Papua Barat, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), Kalimantan, serta Banten.
"Kami datang untuk menambahkan alat bukti tambahan di beberapa provinsi untuk DPR maupun DPRD," kata Ardy, Rabu (3/7/2019).
Ardy menerangkan, sengketa kasus Partai Demokrat dibawa ke MK menyangkut penggelembungan suara, perubahan C1 sampai D1. Terlebih, lewat temuan di lapangan, dugaan kecurangan terkait perhitungan suara ada yang dilakukan bukan oleh pihak KPU, namun dilakukan pihak eksternal.
"Maka dari itu, kami datang untuk memperkuat alat bukti," kata Ardy.
Selain Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga tercatat telah siap melengkapi alat bukti untuk bersengketa hasil Pileg 2019 di MK. Perwakilan Tim Hukum PKB, Frisca JM Gultom menyatakan telah memasukkan alat bukti tambahan yang memperkuat ada dugaan kecurangan yang mencederai suara Caleg PKB.
"Bukti ini boleh dimasukkan saat persidangan. Namun lebih baik kami masukkan sekarang," ujar Gultom.
Terkait PKB, perkara yang ditangani Gultom adalah untuk DPRD dan DPR Pusat daerah Papua dan Sumatera Selatan.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Buka-bukaan KPU Sulsel, Strategi Hadapi Gugatan PHPU NasDem dan PPP
Selain dari partai politik (parpol), juga ada gugatan perseorangan dari caleg.
Baca SelengkapnyaIni Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kabar Duka Cita, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting Meninggal Dunia Usai Pingsan di Ruangan Kerja
Baskami Ginting lahir 14 Desember 1959 adalah seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
Baca SelengkapnyaPerludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri
Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK
Baca SelengkapnyaSengketa Pemilu Seharusnya Dibawa ke MK, Bukan Diwacanakan ke Hak Angket
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca Selengkapnya