Sengaja bakar hutan, 2 pejabat perusahaan sawit divonis 3 tahun bui

Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Meulaboh, Aceh Barat memvonis 2 dari 3 pejabat PT Surya Panen Subur (PT SPS) masing-masing 3 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar, Kamis (28/1). Mereka dihukum bui karena terbukti dengan sengaja membakar hutan untuk tanam sawit seluas 1000 hektar.

Kedua pejabat itu adalah Anas Muda Siregar yang menjabat sebagai kepala kebun, dan Marjan Nasution menjabat sebagai kepala proyek.

Vonis ini lebih ringan dari dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Meulaboh. JPU Kejari Meulaboh menuntut 3,6 tahun penjara dan denda Rp 3 miliar. Sementara itu majelis hakim yang dipimpin oleh Rahma Novatiana membebaskan terdakwa lainnya yaitu Presiden Direktur PT SPS, Edy Sutjahyo Busiri dari segala tuntutan.

Pertimbangan majelis hakim membebaskan Presiden Direktur PT SPS, karena saat terjadi kebakaran tanggal 19-24 Maret 2012 lalu tidak berada di tempat. Sehingga tidak mengetahui persoalan ada kebakaran tersebut. Sedangkan penangan darurat di perusahaan itu, seperti kebakaran dan lainnya sudah ada petugas dan Standar Operasional Perusahaan (SOP).

Kuasa hukum dari PT SPS, Trimoelja D Soerjadi menyebutkan putusan ini tidak adil. Satu sisi majelis hakim membenarkan ada banyak fakta meringankan, tetapi sisi lain majelis hakim menghukum dua terdakwa lainnya.

"Kami apresiasi telah membebaskan Presiden Direktur dari segala tuntutan, tetapi ada yang aneh, kenapa dua terdakwa lainnya dihukum, makanya kami akan lakukan banding," kata Trimoelja.

Menurut Trimoelja, apa yang terjadi pada kebakaran di lahan sawit PT SPS setelah dilakukan penanaman sawit. Ini tentunya terjadi kontraksi apa yang dituntut oleh JPU, menuduh PT SPS membakar hutan untuk penanaman sawit.

"Nantilah di banding nanti akan kita buka fakta-fakta untuk mencari keadilan. Karena pengadilan itu harus hadir di tengah-tengah untuk memberikan keadilan untuk siapa pun," tukasnya.

Sedangkan pada sidang sebelumnya, majelis hakim yang dipimpin oleh Rahma Novatiana yang telah bersertifikasi hakim lingkungan didampingi M Ikhsan dan Alqudri masing-masing hakim anggota juga menghukum pidana PT SPS sebesar Rp 3 miliar.

Dalam pidana ini, PT SPS diwakili oleh Asrul Hadiansyah dihukum pidana atas kasus yang sama, yaitu terbukti telah melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. PT SPS terbukti telah membakar lahan seluas 1000 hektar.

Sementara itu perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) selaku penggugat, Syarifuddin Akbar memberikan apresiasi kepada majelis hakim yang telah menghukum dua tersangka. Menurutnya, ini merupakan awal kebangkitan untuk menyelamatkan hutan.

"Sudah dihukum saja sudah sangat bagus, ini bisa menjadi pelajaran agar bisa menjadi pelajaran nantinya," kata Syarifuddin.

Pihak JPU Kejari Meulaboh dalam putusan ini masih pikir-pikir apakah menerima atau tidak dalam putusan ini. "Kita masih pikir yang mulia," kata JPU Kejari Meulaboh, Oki Winarta didampingi Ridwan.