'Selama tak KKN, politik dinasti boleh saja'

Merdeka.com - Tertangkapnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang juga adik Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), membuat politik dinasti kembali mencuat. Terlebih, banyak pihak yang mensinyalir Ratu Atut kerap memberikan sejumlah proyek kepada Wawan.

Keberadaan politik dinasti ini menimbulkan pro dan kontra dari pelbagai kalangan. Apalagi, ketika seorang pemimpin menempatkan keluarganya sebagai rekanan atau menjadi pesaing dalam pemilihan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah menilai, selama berdasarkan kemampuan yang dimiliki maka tidak ada yang salam dalam pelaksanaannya. Selama, hal itu tidak dibarengi dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Kita hanya melihat politik dinasti itu salah semua. Kalai adiknya pingin jadi camat, anak pingin jadi calon bupati pengganti boleh saja, asal jangan KKN, itu yang salah," ujar Iberamsjah saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (13/10).

Hal itu pun dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) yang menempatkan beberapa orang keluarganya dalam partai. Seperti mengangkat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) sebagai Sekjen Demokrat, iparnya Pramono Edhie Wibowo sebagai calon presiden atau keluarga lainnya menjadi calon anggota legislatif.

Hal itu terlihat dalam Daftar Caleg Tetap (DCT) yang tercatat di data KPU, tercatat sebanyak 15 orang caleg Partai Demokrat merupakan keluarga besar Cikeas.

"Itu kan dinasti juga, kalau ada kemampuan dan kesempatan boleh saja, tapi bukan KKN," tandasnya.

Menurutnya, ada beberapa keuntungan yang didapat jika politik dinasti ini berjalan, yakni penyelenggaraan pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. "Kalau untuk kepentingan pemerintahan, bersaing memperebutkan kekuasaan. Saya lihat itu positif," katanya.

Meski demikian, diterapkannya sistem dinasti itu juga menyimpan sejumlah kerugian. "Rugi karena didasari kolusi, seperti mengatur proyek, korupsi, memberi kesempatan pada adiknya tapi org lain rugi," pungkasnya.