Selama PSBB, Warga Kabupaten Bekasi akan Dapat Paket Sembako dan Uang Tunai

Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat memproyeksikan sebanyak 50 ribu lebih keluarga akan menerima bantuan sosial saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Bantuan berupa uang tunai Rp150 ribu dan sembako senilai Rp350 ribu untuk 1 bulan. Teknis penyalurannya lewat kantor pos sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat.

PSBB di Kabupaten Bekasi mulai diberlakukan Rabu (15/4) besok serentak bersama dengan empat daerah lain di Jawa Barat yang menjadi penyangga Jakarta yaitu seperti Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Abdul Majid mengatakan, penerima bantuan adalah masyarakat yang masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Sumber bantuan berasal dari Pemerintah Pusat yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Penyalurannya lewat kantor pos langsung ke rumah masing-masing penerima," kata Abdul Majid pada Selasa (14/4).

Dia mengatakan, pihaknya melakukan verifikasi penerima bantuan sejak pekan lalu. Sebab di luar data DTKS, cukup banyak warga yang dianggap membutuhkan bantuan tersebut. Ada lima kriteria yang ditetapkan yaitu ojek konvensional maupun online, pedagang asongan atau keliling, pekerja harian lepas atau kuli bangunan, pedagang kecil serta pemulung.

"Pendataan oleh pengurus RT dan RW, kemudian kami verifikasi supaya tidak double data di dalam DTKS," ucapnya.

Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan, ada tujuh pintu bantuan yang akan diterima selama berlangsungnya sistem PSBB. Yakni Program Keluarga harapan (PKH), Kartu sembako pangan nontunai, Kartu prakerja untuk pengangguran dan PHK, Bansos Presiden, Dana Desa, Dana Sosial Provinsi dan Dana Sosial Kabupaten/Kota.

"Pendataan dan sosialisasi sudah mulai dilakukan, sehingga ketika PSBB dimulai, masyarakat bisa langsung mendapatkan bantuan tersebut," kata dia.

Pemkab Bekasi, kata dia, juga sudah melakukan koordinasi dengan desa untuk membuat lumbung pangan sebagai cadangan pangan. Menurut dia, lokasinya berada di tempat-tempat ibadah untuk mengantisipasi gejolak sosial masyarakat yang belum terdata di dalam DTKS.