Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Selama Pandemi Corona, Banyak Warga Banten Mengadu Terkait Permasalahan Bansos

Selama Pandemi Corona, Banyak Warga Banten Mengadu Terkait Permasalahan Bansos Bansos KPM 600 ribu. ©2020 Merdeka.com/Arie Basuki

Merdeka.com - Ombudsman RI Perwakilan Banten banyak menerima pengaduan masyarakat terkait penyaluran Bantuan Sosial dari pemerintah selama masa pandemi Covid-19. Kepala Ombudsman Perwakilan Banten, Dedi Irsan mengungkapkan, sejak membuka posko pengaduan daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19 pada 29 April, laporan yang masuk mayoritas terkait permasalahan bansos dari pemerintah.

"Hingga pukul 15.00 WIB sore ini, Ombudsman Banten menerima 41 laporan pengaduan. Sebanyak 38 aduan atau 92,7 persen terkait bansos bagi warga terdampak Covid-19. Sisanya, layanan keuangan sebanyak 2 laporan dan layanan transportasi sebanyak 1 laporan," terang Dedi Irsan, Kamis (14/5).

Menurut dia, jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman Banten merupakan jumlah aduan terbanyak ketiga secara nasional. "Aduan ke kami ini ketiga terbanyak secara nasional. Total nasional, Ombudsman sudah menerima dan menangani 407 laporan pengaduan," jelasnya.

Dia menjelaskan, laporan masyarakat terkait bansos yang diterima, secara umum dipandang masyarakat bahwa prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan tidak jelas banyak masyarakat terdampak tidak menerima bantuan.

"Penerima bansos dipandang tidak tepat, karena ada yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan karena pendatang, jumlah bantuan yang diterima tidak sesuai, tidak dapat menerima bantuan karena tidak memiliki KTP/KK, serta masih adanya pungli dari aparat di lapangan," jelas Dedi.

Sementara di tingkat instansi daerah masih mencari formula untuk menyampaikan informasi terkait bansos dengan baik dan lengkap.

"Untuk itu, kami mendorong agar seluruh pihak, pusat, daerah, hingga desa dan aparat RT/RW bersinergi dan segera disusun ketentuan yang mengintegrasikan pendataan sekaligus menjadi pedoman bagi pelaksanaan penyaluran di lapangan, sehingga bisa langsung di eksekusi," Lanjutnya.

Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan dan Narahubung Posko Daring Covid-19 Provinsi Banten, Zainal Muttaqin, mengungkapkan sudah membuat komitmen dengan Pemerintah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah di tingkat Kabupaten/Kota serta menunjuk narahubung di tiap pemda untuk menindaklanjuti laporan masyarakat secara cepat.

"Alhamdulillah, dalam beberapa kasus sudah selesai dan masyarakat yang membutuhkan telah mendapat haknya," ucap dia.

Hal ini, lanjutnya, juga tidak terlepas dari proses verifikasi awal terhadap setiap laporan. Untuk laporan yang disampaikan secara lengkap, baik identitas, alamat lokasi maupun kronologis masalahnya, akan bisa cepat ditindaklanjuti.

Untuk itu, Zainal mengimbau masyarakat agar bisa menyampaikan informasi selengkap-lengkapnya dalam setiap pengaduan yang disampaikan.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya

Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Penyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?

Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.

Baca Selengkapnya
Anies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani

Anies Kritik Bansos Lagi: Saya Yakin Penerima Makin Hati-Hati Beri Dukungan, Pilih Pakai Hati Nurani

Anies menyebut kenaikan anggaran bantuan sosial (bansos) harusnya tujuannya untuk kepentingan si penerima, bukan kepentingan si pemberi.

Baca Selengkapnya
Sempat Kekeringan, Warga di Beberapa Wilayah Banten Mendapat Bantuan Air Bersih

Sempat Kekeringan, Warga di Beberapa Wilayah Banten Mendapat Bantuan Air Bersih

Terhitung sebanyak 105 tangki dengan total 600.000 liter sudah didistribusikan ke beberapa kecamatan/kota yang berada di Provinsi Banten.

Baca Selengkapnya
Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Bansos Beras, Daging Ayam dan Telur Telan Anggaran Rp17,5 Triliun

Anggaran tersebut mencakup kucuran bansos hingga Juni 2024. Namun, Kemenkeu akan melakukan tinjauan setelah tiga bulan.

Baca Selengkapnya
Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Jokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat

Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.

Baca Selengkapnya
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya