Selain UU, pemerintah diminta lakukan pendekatan cegah aksi teror

Merdeka.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan draf revisi Undang-undang Terorisme kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. Selain aturan UU Terorisme tersebut, pemerintah perlu memikirkan pendekatan lain agar aksi terorisme dapat dicegah secara maksimal.

"Pemerintah perlu memikirkan pendekatan selain menyiapkan legal standing dengan UU anti terorisme, juga memikirkan kemungkinan rekonsiliasi dan terbukanya komunikasi intensif antara pemerintah, masyarakat dan unsur-unsur di dalam masyarakat itu sendiri," kata Anggota DPR M Misbakhun, Jakarta, Selasa (1/3).

Politikus Golkar ini menegaskan, dirinya juga turut mensosialisasikan program empat pilar MPR di daerah konstituennya. Yaitu mengajak konstituennya di Pasuruan untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman terorisme. Sebab, aksi terorisme menjadi topik yang tidak ada habisnya, seperti aksi terorisme di Sarinah Thamrin awal tahun 2016 lalu.

"Aksi terorisme mulai dari bom Bali, bom JW Marriot, bom Bursa Efek Jakarta, dan beberapa gereja menjadi ancaman baru bagi keamanan bangsa ini," terang Misbakhun.

Misbakhun menambahkan, aksi terorisme seringkali melibatkan beberapa negara dan diduga sponsor internasional yang sesungguhnya adalah negara besar. Lebih lanjut, kata dia, para pendiri NKRI sejak awal menyatakan bahwa penyelamat, pemersatu, dan dasar Negara kita adalah Pancasila. Bahkan, Bung Karno dengan tegas mengatakan bila bangsa Indonesia melupakan Pancasila, tidak melaksanakan dan mengamalkannya maka bangsa ini akan hancur berkeping-keping.

"Sebagai sebuah sejarah, bahwa dahulu Bung Karno pernah mendengung-dengungkan Pancasila sebagai dasar Negara. Adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga marwah kehidupan berbangsa dan bertanah air satu, yakni NKRI," tutup Misbakhun yang juga anggota Komisi XI DPR ini.