Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bali menemukan Warga Negara asing (WNA) yang tercatat dalam Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilu 2019 mendatang. Dari data sementara, dua orang WNA di Karangasem dan satu orang WNA di Jembrana terdaftar di DPT.

"Data kita terima dan kita lakukan proses pengecekan faktual. Kita datangi orang tersebut langsung, kita minta mereka menunjukkan KTP-nya. Kalau memang WNA kita akan catat dan kita akan melakukan proses pencoretan," kata Komisioner KPU Bali, I Gede John Darmawan, saat dikonfirmasi via telpon, Selasa (5/3).

Dia menjelaskan, pencoretan tersebut dilakukan karena WNA tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Pasalnya, syarat pemilih adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

"Di Jembrana satu dan di Karangasem dua, sekarang teman-teman lagi ngecek datanya juga baru turun dari pusat," jelasnya.

Darmawan menambahkan, saat ini pihaknya sedang mencari data lengkapnya untuk yang di seluruh Bali. Untuk itu, KPU Bali masih menunggu data dari pusat dan masing-masing daerah.

"Saya belum pegang datangnya dan saya belum lihat. Saya lagi mau cari-cari juga katanya sih sudah turun. Nanti, prosesnya kita lihat dulu kan ada berita acaranya nanti. Denpasar juga ada katanya," ujarnya.

Mengenai masuknya WNA ke DPT, pihaknya masih belum bisa memastikan penyebabnya. Pihaknya juga sedang melakukan penelusuran tersebut.

"Tapi ini kita juga sedang melakukan proses penelusuran apa ini memang dilakukan dari Data Potensial Penduduk Pemilu. Bisa (DPT) kalau memang tidak bisa dikurangi, formulir C6-nya tidak akan kita bagikan. Tetapi kita kan lakukan proses pencoretan itu," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua KPU Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan menjelaskan, pihaknya belum bisa memastikan dimana saja para WNA yang terdaftar di DPT.

"Karena masih ada data yang baru dikirim dari KPU RI nanti kita klarifikasi dulu. Apa iya itu betul WNA, apakah masuk DPT apakah sudah berubah menjadi WNI. Kita akan cek mulai besok," jelasnya.

"Nanti datanya kita kroscek dulu ke bawah. Belum bisa memastikan, karena kalau belum ketemu pasti penyelenggara kita dengan data itu. Kita belum berani," tutup Agung.