Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Kadir Karding mengatakan, masalah kenaikan tunjangan bagi para pejabat negara, termasuk anggota DPR, sangat tidak tepat dilakukan saat ini. Hal itu mengingat bahwa kondisi ekonomi negara saat ini, masih tidak layak untuk mengedepankan kepentingan pejabat negara daripada rakyat Indonesia.

"Momentumnya menurut saya belum pas untuk hari ini. Kalaupun sebenarnya ternyata ini sudah lama, tapi PMK baru keluar ini. Jadi saya kira butuh kearifan kita bersama untuk menahan diri sementara," ujar Kadir saat ditemui di Rakernas Partai NasDem, di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (21/9).

"Tapi ini bukan salah DPR juga. Saya kira publik dan masyarakat kalau kebijakan itu dilakukan, akan berdampak buruk bagi orang per orang atau institusi di DPR," katanya menambahkan.

Kadir mengaku, fraksinya di DPR akan membahas masalah ini lebih lanjut, guna memastikan apakah kenaikan tunjangan bagi para pejabat negara dan anggota dewan itu layak dilakukan di masa krisis seperti sekarang ini.

Dirinya mengaku tak sepakat dengan jargon sebagian anggota dewan yang menyerukan bahwa kenaikan tunjangan adalah harga mati, karena semua hal harus didasarkan pada kondisi faktual yang sedang dihadapi negara saat ini.

"Tentu kita akan bahas, secara umum kita akan ikuti publik. Nanti kita kaji perkembangan (ekonominya). Tentu sesuai kebutuhan DPR selaku orang per orang, maupun institusi," ujar Kadir.

"Kalau dirasa cukup, ya cukup sekian. Kalau harus ditambah ya ditambah. Tidak ada harga yang mati kecuali NKRI, Pancasila. Yang lain boleh dinamis seperti keadaan," pungkasnya.