Sekjen PDIP Minta Konsepsi Ekonomi Hijau Jangan Tiru Dunia Barat

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengingatkan konsepsi Green Economy dan Blue Economy secara paradigmatik lahir pada tahun 1980-an sebagai respons kegagalan perekonomian dunia yang kapitalistik.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum berjudul "Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Ekonomi Hijau dan Digital Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Jumat (25/2/2022).

"Djoeanda (Raden Djoeanda Kartawidjaja), ketika dipercaya oleh Bung Karno menjadi Perdana Menteri, ia memilih membangun waduk-waduk pembangkit listrik tenaga air seperti Jatiluhur. Mengintegrasikan hutan-hutan tidak boleh diberikan kepada swasta dan asing karena kesadaran dari Soekarno bahwa Indonesia yang berfungsi sebagai paru-paru dunia bersama Brasil dan Kongo," kata Hasto, Jumat (25/2).

Hasto menyayangkan jika ada peneliti atau ahli menyampaikan konsep Green Economy dengan berkiblat dengan dunia barat. Mereka lupa menggali seluruh konsepsi dari bangsa sendiri yang berada di wilayah laut. Menurutnya, semua harus berdasarkan Pancasila serta memahami kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.

"Pancasila lah dengan spirit kelahirannya pada tanggal 1 Juni (1945) dengan prinsip gotong royong musyawarah mufakat, menghasilkan suatu konsep tentang ekonomi jerakyatan gang egaliter. Tentang nilai-nilai yang inklusif sebagai suatu bentuk transformasi ekonomi hijau," jelas Hasto.

Hasto menjelaskan, Soekarno sudah mencanangkan tentang Green Economy ini tidak terlepas dari tata ruang. Sehingga ada koridor strategis bahwa Kalimantan menjadi Ibu Kota Negara dan sebagai kekuatan angkatan udara Indonesia. Kemudian, Indonesia Timur sebagai suatu pusat dari kekuatan maritim Indonesia.

Lalu, Sumatera sebagai pusat perkebunan, Jawa-Bali sebagai pusat riset dan lumbung pangan, Bandung sebagai pusat pertahanan militer darat, dan Sulawesi juga sebagai lumbung pangan.

"Jangan menggunakan lahan subur untuk kebutuhan industri. Itu politik tata ruang, itu Green Economy di dalam kebijakan tata ruang," kata Hasto.