Sekjen MK sebut putusan gugatan Prabowo 3 ribu halaman lebih

Merdeka.com - Sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) selesai melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH). Dari RPH itu dihasilkan 3 ribu draf gugatan Prabowo-Hatta.

"Hasil obrolan ringan saya dengan Pak Ketua MK, putusan itu hanya ribuan halaman, sekitar 3 ribu lebih," ujar Sekjend MK Janedjri M Gaffar di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/8).

Janedjri mengatakan, putusan itu dipastikan akan dibacakan pukul 14.00 WIB. Namun Janed mengaku tak mengetahui persis hasil putusan sembilan hakim konstitusi itu.

"Tetapi saya nggak tahu kenyataannya seperti apa," ujar Janed.

Janed mengatakan, hingga Kamis (21/8) pagi, sembilan hakim konstitusi masih membahas penyusunan draft keputusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2014. Meski begitu, Ia memastikan keputusan itu akan dibacakan siang nanti.

"Sampai detik ini masih RPH. Konfirmasi saya dengan Pak Ketua jam 2 akan dibacakan," tuturnya.

Dia menegaskan keputusan Majelis Hakim MK final dan memikat. Keputusan itu pun tak bisa diganggu gugat. "Hasil MK ini tidak bisa di PTUN-kan. Kalau ada upaya hukum lain pada MK, saya nyatakan tak ada," katanya.

Janedjri mengatakan, putusan MK merupakan norma dasar konstitusi di Indonesia, di mana putusannya final dan mengikat. "Maka ini berlaku dan langsung dilaksanakan. Ini norma dasar. Upaya hukum setelah itu tak ada lagi," kata Janed.

Ketika disinggung rencana Prabowo mengajukan gugatannya ke PTUN, Janed mengapresiasi upaya tersebut. "Ya silakan saja. Itu hak konstitusional warga negara. Cuma kalau tak ada kaitan dengan putusan MK ngapain," pungkasnya.