Sekjen DPR sebut pembangunan apartemen proyek jangka panjang

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal DPR Achmad Djuned mengatakan pembangunan proyek apartemen bagi anggota dewan merupakan proyek jangka panjang. Pembangunan apartemen ini menjadi bagian dari wacana proyek penataan kawasan DPR pada tahun 2018 mendatang.

Djuned menyebut proyek apartemen anggota DPR ini masih dalam tahap kajian dan pembahasan.

"(Apartemen) itu memang rencana jangka panjang. (Saat ini) mungkin belum aktif berbicara dalam pembangunan," kata Djuned di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Pihaknya masih menunggu pengesahan anggaran DPR tahun 2018 untuk menentukan prioritas proyek penataan kawasan parlemen, termasuk pembangunan apartemen.

Sebenarnya, kata Djuned, proyek penataan kawasan ini adalah wacana lama sejak beberapa tahun lalu. Namun, gagal terealisasi karena tidak mendapat persetujuan pemerintah. Apalagi setelah munculnya kebijakan penghematan anggaran dari pemerintah.

"Gini, perencanaan pembangunan ini awal muncul dari 2009, tapi sekarang sudah berapa kita tunda-tunda," jelasnya.

Di sisi lain, Djuned mengklaim pembangunan gedung baru DPR adalah proyek prioritas di tahun 2018. Hal ini melihat kondisi gedung DPR saat ini yang dinilai tidak layak digunakan. Beberapa kondisi infrastruktur gedung tersebut dapat membahayakan para anggota DPR dan pegawai yang berkerja atau melakukan aktivitas.

"Anda pasti sudah lihat Gedung Nusantara I kondisinya seperti apa," klaimnya.

Wacana pembangunan gedung baru, kata Djuned, merupakan tindak lanjut kajian Kementerian Pekerjaan Umum hingga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kedua belah pihak menyatakan sepakat perlunya gedung baru karena gedung DPR saat ini sudah tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Contohnya, menyangkut luasan ruang kerja DPR yang hanya seluas 38 meter persegi. Padahal, angka ideal dari keluasan ruang kerja seharusnya seluas 117 meter persegi sebegaimana diatur dalam undang-undang.

Djuned menambahkan, contoh lainnya yakni gedung DPR saat ini juga kelebihan kapasitas. Gedung DPR sekarang memiliki kapasitas maksimal untuk 800 orang. Namun namun pada kenyataaanya gedung itu diisi oleh ribuan orang baik staf ahli, tenaga ahli dan pegawai-pegawai DPR lain.

"Ketika direncanakan dan sekarang digunakan untuk berapa. Dahulu hanya untuk 800 orang ketika 360 anggota," pungkasnya.

Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing berencana mengundang Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk melihat secara langsung kondisi gedung DPR. Rencana ini menyusul wacana pembangunan gedung baru dengan menggunakan anggaran tahun 2018.

Menurutnya, pembangunan gedung DPR merupakan kebutuhan. Mengingat, kondisi gedung DPR tak cukup menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli mereka. Anton menjelaskan, tiap ruangan kerja dewan diisi oleh 8 orang yakni 1 orang anggota DPR, 2 tenaga ahli dan 5 staf ahli.

Jika dikalkulasi, dari total 560 anggota dewan plus tenaga dan staf ahli maka gedung DPR saat ini menampung 4480 orang. Sementara, dia mengklaim gedung DPR sekarang kapasitas maksimalnya hanya 800 orang.

"Bila perlu menteri keuangan saya undang, menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan," kata Anton di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/8).

Untuk membangun gedung baru, kata Anton, DPR mendapat alokasi anggaran sekitar Rp 500 miliar. Anggaran sekitar Rp 500 miliar itu masuk dalam total anggaran DPR tahun 2018 sebesar Rp 5,7 triliun dari Rp 7,2 triliun yang diusulkan DPR. (mdk/noe)