Sekitar Kompleks DPR Masih Dijaga Ketat Polisi, Lalu Lintas Dialihkan
Merdeka.com - Unjuk rasa berujung ricuh terjadi di Kompleks DPR pada hari Selasa dan Rabu pekan lalu. Mengantisipasi kondisi yang sama, kepolisian tampak masih berjaga di sekitaran Kompleks DPR baik dari arah depan dan belakang masih dijaga ketat polisi.
Pantauan di lokasi, pukul 10.00 Wib, Jumat (27/9), sejumlah polisi berjaga sepanjang trotoar dan berkumpul di Kelurahan Gelora, hingga Lapangan Tembak Senayan. Aroma gas air mata masih terasa menyengat di lokasi.
Arus lalu lintas juga sebagian masih dialihkan karena beberapa ruas masih dalam kondisi steril. Seperti jalan menuju Palmerah yang melewati gerbang utama disterilkan dengan penjagaan ketat. Kemudian kendaraan yang ingin menuju wilayah Palmerah dialihkan ke Jalan Gerbang Pemuda atau persis melewati Pintu 10 Gelora Bung Karno Jakarta.
Sampah sisa demo sudah bersih dari lokasi. Namun coretan di tembok masih terlihat, juga kerusakan-kerusakan bangunan yang sedang dibenahi.
Di dalam Kompleks DPR sendiri, hari ini sedang digelar sidang akhir Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) masa jabatan periode 2014-2019.
Reporter: M Radityo
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Massa akhirnya mundur secara perlahan dan membubarkan diri dari sekitar gedung DPR RI
Baca Selengkapnyaanggota gabungan akan ditempatkan di titik yang telah ditentukan guna mengantisipasi adanya aksi yang anarkis
Baca SelengkapnyaPolisi akan melakukan pengamanan demi menjaga kondusifitas selama aksi unjuk rasa berlangsung.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.
Baca SelengkapnyaPersonel keamanan nantinya akan ditempatkan di sekitar Gedung DPR untuk mencegah massa masuk ke dalam gedung.
Baca SelengkapnyaSebanyak 400 personel akan disiagakan saat sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDPR mengesahkan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi UU dalam rapat paripurna ke-14.
Baca Selengkapnya