Sekda Kukar heran banyak kantor dinas digeledah KPK

Merdeka.com - Selama beberapa hari terakhir penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengobok-obok sejumlah kantor dinas Pemerintah Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan terkait kasus dugaan gratifikasi yang disangkakan kepada Bupati Rita Widyasari.

Sekretariat Daerah Kukar Marli mencatat, sejak Selasa (26/9), sudah delapan kantor satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang digeledah tim antirasuah.

"Per hari pertama, ada 4 SKPD. Hari kedua ada 4 SKPD juga. Hari ini, belum tahu karena belum dapatkan laporan ya," kata Sekda Kabupaten Kutai Kartanegara Marli, saat memberikan keterangan kepada wartawan, di kantor DPRD Kukar, Kamis (28/9).

Dia mengaku bingung dan heran dengan kasus yang ditangani KPK. Apalagi cukup banyak kantor dinas yang digeledah. Marli juga tidak tahu kasus yang menjadikan Bupati Kukar Rita Widyasari tersangka.

"Inilah yang jadi pertanyaan saya. Saya juga masih heran. Logika kita, kalau terkait kasus tersangka itu (dugaan gratifikasi), yang dicari ya data soal itu," ujar Marli.

Marli mengaku kesulitan mendeteksi rencana penggeledahan KPK di dinas lainnya. Pemeriksaan KPK di instansi tertentu, baru diketahui setelah laporan diterima.

"Seperti kita tahu, sasaran KPK ini sudah tidak bisa dihitung lagi. Tidak bisa dideteksi siapa yang akan didatangi," terang Marli.

Keterangan dihimpun merdeka.com, sederetan instansi yang digeledah KPK adalah antara lain Setkab Kukar, Dinas PU, Dinas Permukiman, Dinas Pertambangan, hingga hari ini Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, yang masih berlangsung sampai pukul 15.50 Wita sore ini. (mdk/noe)