Sejarah Baru Seskoal Terima Kunjungan Wapres JK
Merdeka.com - Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) mengukir sejarah baru dengan menerima kunjungan kehormatan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kedatangan JK untuk memberi pembekalan kepada lebih dari 1.200 Perwira Siswa dan dosen dari enam lembaga pendidikan TNI dan Polri.
Pembekalan tersebut merupakan rangkaian acara Program Kegiatan Bersama (PKB) Kejuangan yang diikuti oleh Sesko TNI, Sespimti Polri, Seskoad, Seskoal, Seskoau dan Sespimen Polri bertemakan "Profesionalitas TNI-Polri Menjamin Pembangunan Nasional aman". Acara digelar Rabu (15/8).
Kedatangan JK disambut Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Komandan Seskoal Laksamana Muda TNI Amarulla Octavian, DESD selaku Kalakyek PKB Kejuangan. Turut menyambut Wakasal Laksamana Madya TNI Wuspo Lukito, Danjen Akademi TNI Laksamana Madya TNI Aan Kurnia, Wadan Sesko TNI Mayor Jenderal Santos, Komandan Seskoad Mayor Jenderal TNI Kurnia Dewantara, Komandan Seskoau Marsekal Muda TNI Donny dan para perwira tinggi dari Mabes TNI, Mabes Polri dan ketiga Mabes Angkatan.
Acara dimulai dengan penyampaian materi oleh dua orang panelis, yakni Mahfud MD dan J. Kristiadi. Setelah JK memberikan pembekalan, maka para Perwira Siswa dan dosen menerima pengarahan berturut-turut dari Panglima TNI dan Kapolri, yang diwakili Waka Baintelkam Inspektur Jenderal Suntana.
Acara tersebut juga turut dimeriahkan dengan kehadiran para pakar serta pengamat militer dan pengamat kepolisian, seperti Guru Besar UGM Abdul Munir Mulkhan, Direktur SETARA Institute Hendardi, Susaningtyas Kertopati, Neta S. Pane, dan lain-lain.
Selain itu hadir pula para dosen dari mahasiswa dari sepuluh perguruan tinggi ternama, antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Bina Nusantara, dan lain-lain.
Seluruh peserta acara sangat antusias menyimak berbagai perspektif akademik yang nantinya akan digunakan dalam menyusun makalah seminar dengan dua topik besar pada tataran konsepsi dan tataran operasional. Berbagai fenomena kekinian ditambah perkembangan lingkungan strategis menuntut TNI dan Polri untuk semakin profesional menghadapi berbagai bentuk ancaman stabilitas keamanan di masa mendatang menyongsong Indonesia Emas 2045.
JK sempat membahas ulah aksi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) membunuh Briptu Hedar di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua. Menurutnya, sikap TNI dan Polri untuk membalas para KKB bukanlah pelanggaran HAM.
"Itu bukan pelanggaran HAM, karena yang melanggar HAM siapa yang duluan. Sering orang, apalagi luar negeri menganggap semua pelanggaran HAM. Bagaimana HAM kalau yang meninggal TNI dan polisi lebih dahulu," kata JK saat memberikan pembekalan dalam rangka kegiatan bersama (PKB) Kejuangan kepada Perwira Siswa Sesko TNI, Sespimti Polri, Sesko Angkatan Sespimmen Polri tahun 2019 di Auditorium Jos Soedarso Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Rabu (14/8).
Selain itu, JK juga membeberkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi TNI dan Polri di masa mendatang. Mulai dari persaingan teknologi dan inovasi dalam berbagai bidang. Negara berlomba-lomba mengembangkan inovasi teknologi alat utama sistem persenjataan.
"Yang menang adalah yang kuasai inovasi, teknologi dan keuangan," ujar JK.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik
Baca SelengkapnyaMeski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) menyinggung soal pemimpin yang baik. Dia menyindir capres yang kerap marah-marah.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla mengkritik cara pembagian bantuan sosial atau bansos yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) buka-bukaan awal mula kepemilikan lahan 340 ribu hektare milik Prabowo Subianto di Kalimantan.
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla berbicara mengenai rekam jejak Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaJusuf Kalla (JK) menyambut baik rencana hak angket atas dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Moeldoko, pandangan JK subjektif dan tidak melihat secara utuh.
Baca Selengkapnya