Segudang alasan Setya Novanto harus mundur dari posisi Ketua DPR

Merdeka.com - Sosok Setya Novanto kembali tersandung pelanggaran kode etik dari jabatannya sebagai Ketua DPR. Setelah menimbulkan kontroversi atas kedatangannya di kampanye bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kini Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Bali itu kembali membuat skandal.

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) hanya memberikan sanksi ringan berupa teguran saat kasus kedatangan di kampanye Donald Trump. Lantas saja, sanksi ringan itu tak membuatnya seolah tak merasa kapok.

Dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo terkait perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia dianggap sebagai dosa tambahan baginya. Sehingga dinilai sudah tidak pantas duduk sebagai orang nomor satu di parlemen.

Selain karena tersandung kasus yang dikenal: 'Papa Minta Saham', Setya Novanto dinilai juga tidak memiliki prestasi selama memimpin DPR selama setahun lebih menjabat. Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul bahkan meminta agar posisi pimpinan DPR dikocok ulang.

"Setelah kau tidak patuh MKD kemarin, ini sanksi berat karena itu kau harus diberhentikan. Ini semua demi menyelamatkan DPR dari kehancuran. Segera kocok ulang lagi pimpinan DPR," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11) lalu.

Sementara itu, Politikus PDIP TB Hasanuddin menganalogikan kasus dugaan pemalakan PT Freeport oleh Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dengan kentut. Menurutnya, ketika seorang imam dalam salat berjamaah merasa najis, maka dengan kesadaran harus mengundurkan diri.

"Saya orang muslim, ketika saya sebagai imam, ketika saya kentut ya sudah saya mungkin akan ke belakang ambil air wudhu lah, biar salah satu dari depan itu maju untuk menjadi imam," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (27/11) lalu.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti menyatakan setidaknya ada 10 alasan dibalik sudah tidak sepantasnya Setya Novanto menjabat sebagai Ketua DPR. (mdk/ang)