Merdeka.com - Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad menilai imbas keputusan kenaikan harga BBM akan menggoyang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini karena kenikmatan subsidi BBM yang telah dirasakan rakyat dalam kurun waktu yang lama tiba-tiba dihilangkan.

"Ada risiko sosial politik yang harus dikalkulasi oleh pemerintah (atas kebijakan kenaikan harga BBM). Secara kultur subsidi sudah melembaga berpuluh-puluh tahun," kata Farouk Muhammad di kompleks parlemen Senayan Jakarta, Senin (17/11).

Oleh karena faktor itu, kata dia, masyarakat Indonesia saat ini belum siap jika pemerintah mencabut subsidi BBM. Persoalannya BBM sendiri menjadi tolok ukur berbagai kebutuhan rakyat di Indonesia.

"Masyarakat belum siap, secara politis masyarakat di daerah belum siap karena belum paham, bisa juga jalan pikiran belum benar. Harga BBM juga menjadi urat nadi dari segala sektor," terang dia.

Namun, dia yakin jika hitungan pemerintah tepat maka rakyat akan mendapatkan kompensasi yang setimpal atas kenaikan harga BBM. Pada dasarnya kebijakan Presiden Jokowi bukan menaikkan harga BBM tapi mengalihkan subsidi ke sektor palin yang lebih produktif.

"Pada tahap awal ini, kalau sudah jalan kalkulasi kesejahteraan rakyat maka akan berurutan. Ini bukan kenaikan harga BBM tapi mencabut subsidi langsung BBM dialihkan ke yang lain," pungkas dia.