Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, sedang tersandung kasus. Dia dilaporkan staf ahlinya sendiri, Dita Aditya (27) ke Bareskrim Polri, dengan tuduhan melakukan pemukulan.

Masinton sudah membantah soal pemukulan ini. Bahkan, mantan aktivis mahasiswa '98 ini menyebut pelaporan Dita sangat politis.

"Ini pembunuhan karakter," kata Masinton kepada wartawan belum lama ini.

Dugaan aroma politis ini tercium dari sejumlah hal. Pertama, pelaporan diwakilkan oleh anggota Badan Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Wibi Andrino. Dita memang kader Partai NasDem di DKI.

Kedua, laporan baru dilakukan setelah sembilan hari kejadian.

Masinton mengatakan, kasus yang menyandungnya ini tidak lepas dari kritik kerasnya terhadap sejumlah petinggi. Menurut penelusuran merdeka.com, berikut para petinggi yang dikritik Masinton:

Surya Paloh

Sebelum kasus ini mencuat, Fraksi NasDem di DPR melayangkan surat teguran kepada Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Surat bernomor F. NasDem 666/DPR RI/I/2016 tertanggal pada 21 Januari 2016 ditujukan pada Fraksi Partai PDI Perjuangan. Dalam surat tersebut, Fraksi NasDem tak terima dengan pernyataan Masinton dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Jaksa Agung HM Prasetyo yang dilaksanakan Rabu (20/1) lalu.Dalam rapat dengan Jaksa Agung Prasetyo di Komisi III DPR, Masinton menuding kasus mobile 8 di Kejagung pertarungan antargeng yakni Ketum NasDem Surya Paloh dan pengusaha Hary Tanoesoedibjo. Kedua bos media ini adalah teman yang bersama-sama di NasDem, sebelum akhirnya menjadi seteru.Fraksi NasDem menganggap pernyataan Masinton tersebut menyesatkan dan tidak berdasar pada fakta yang ada. Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa Surya Paloh tidak memiliki hubungan dengan penanganan perkara-perkara yang ada di Kejaksaan Agung.Fraksi NasDem juga menganggap pernyataan Masinton telah mencederai hubungan baik yang telah berjalan antara Partai NasDem dan PDIP. Fraksi NasDem mempertanyakan sikap Masinton tersebut apakah merupakan sikap pimpinan Fraksi PDIP. Oleh karena itu, Fraksi NasDem meminta Fraksi PDIP menegur Masinton dan menarik semua pernyataannya.

Jusuf Kalla

Sebelum mengkritik Surya Paloh, Masinton Pasaribu juga pernah mengkritik Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK). Anggota Komisi III DPR ini menyebut JK telah mengintervensi kasus Pelindo II hingga proyek listrik 35.000 Mega Watt. JK juga bermain dalam kasus Freeport."Saya minta agar Pak JK tidak mencampurkan bisnis dengan kekuasan, begitu," kata Masiton di di Polda Metro Jaya, Senin (21/12).JK pun berang mendengar serangan ini. Dia balik menyindir Masinton. Disebutnya politikus muda itu cuma dimanfaatkan orang-orang yang berkepentingan sebagai corong."Ya sudahlah kasihan anak muda itu jadi corong oleh siapa-siapa itu. Siapa yang pakai dia jadi corong-corong macam itu, kan enggak ngerti soal kan," kata JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (21/12).JK justru mempertanyakan sosok pertama yang membuat program listrik 35.000 MW menjadi persoalan."Apa pertama dia bilang, saya baca. Soal 35.000 megawatt. Siapa yang sebenarnya sumber ribut? Ributnya 35.000 megawatt? Memangnya saya? Masa saya? Masa seorang menteri yang nolak program pemerintah ya? Itu yang ribut," ujar JK

RJ Lino

Masinton juga dikenal sebagai anggota DPR yang paling keras menyuarakan dugaan korupsi RJ Lino, mantan Dirut Pelindo yang kini sudah menjadi tersangka KPK. Saking kerasnya kritik Masinton, Lino sampai melaporkan politikus PDIP itu dengan pencemaran nama baik.Kini laporan Lino terhadap Masinton ke Bareskrim kalah cepat dengan proses penyidikan KPK terhadap dugaan korupsi pengadaan quay container crane (QCC). Sebelumnya, Masinton juga pernah melaporkan gratifikasi Lino ke Menteri BUMN Rini Soemarmo.

"Soal Pelindo II, saya pernah melaporkan dugaan gratifikasi pembelian perabotan dari eks Dirut Pelindo II RJL ke Menteri RS agar ada kejelasan laporan saya, apa benar ada dugaan gratifikasi atau tidak," kata Masinton kala itu.

Rini Soemarno

Masinton Pasaribu barangkali anggota DPR yang paling kencang untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno. Menurut Masinton, Rini bukan hanya tidak becus bekerja, tetapi  juga diduga menerima suap dari RL Lino, mantan Direktur Utama PT Pelindo II.Rini sudah membantah tudingan Masinton tersebut. Tetapi, Masinton bersikeras bisa membuktikan suap tersebut.

"Rini bilang enggak pernah tempati rumah dinas? Itu sama saja sebuah alibi ya, sama seperti seorang koruptor yang tiba-tiba sakit dan pura-pura tidak mengakui," kata Masinton ditemui di ruang Komisi I DPR, Selasa (6/10).Masinton mengklaim memiliki bukti penyerahan sejumlah uang dari RJ Lino kepada Menteri BUMN Rini Soemarno yang diperkirakan mencapai Rp 200 juta."Yang jelas ada nota dinas dari Pelindo II yang menginstruksikan untuk membeli perabotan rumah dinas kepada Menteri BUMN," ujarnya.