Sebelum RDP DPR, Luhut & para menteri bahas UU KPK hingga terorisme
Merdeka.com - Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan menggelar rapat koordinasi dengan para menteri untuk membahas terorisme, pemberian amnesti Din Minimi, dan kebijakan visa, di Kemenko Polhukam, Jakarta, hari ini. Hasil pembahasan tersebut akan dibawa oleh para menteri dalam rapat dengan DPR pada Senin (12/2) mendatang.
"Rapat rutin kami penajaman saja seperti tadi menyangkut masalah revisi Undang-undang KPK atau menyangkut masalah terorisme dan narkoba," kata Luhut di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/2).
Sementara soal kebijakan visa, kata dia, ada evaluasi soal keamanan diperketat agar teroris tidak mudah masuk ke Indonesia. Namun hal tersebut belum diputuskan bersama DPR.
"Ya kita evaluasi. Keamanan tentu kita ketat, kalau kita lihat sekarang kan baru enam bulan, jadi kita terlalu cepat kalau evaluasi. Kita lihat dulu," ujar dia.
Lebih jauh, sejak pemberlakuan bebas visa pendapatan negara dari pariwisata meningkat 19 persen. Sehingga pihaknya akan melihat dampak pendapatan pariwisata tersebut terhadap negara.
"Tapi data-data tadi (wisatawan) meningkat 19 persen turis yang masuk. Tinggal sekarang mau kita cek lagi, kita lihat berapa yang punya dampak negara. Pasti ada plus minus, enggak mungkin semua biasa saja," tandasnya.
Pantauan merdeka.com di lokasi, menteri yang hadir dalam rapat antara lain, Menkominfo Rudiantara, Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Kepala Bakamla Laksamana Madya Desi Albert Mamahit dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPR Minta KPK Usut Terduga Pelaku yang Bocorkan Informasi OTT
Akibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaDeretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPK Ancang-Ancang Lawan Praperadilan Mantan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor
Gus Mudhlor ditetapkan KPK sebagai tersangka seteah diduga terlibat melakukan pemotongan dana insentif ASN.
Baca SelengkapnyaDigugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaPPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaDPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah
Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaDPR Bakal Bahas RUU DKJ Bersama Pemerintah Pekan Depan
Rapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDitetapkan KPK sebagai Tersangka Korupsi, Begini Reaksi Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor menyatakan menghormati langkah (KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka korupsi.
Baca Selengkapnya