Sebab Jokowi Marah dan Ultimatum Dirjen Imigrasi Dicopot Jika Tak Lakukan Perbaikan

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri mencopot Dirjen Imigrasi hingga bawahannya karena investor maupun turis sulit mengurus Visa on Arrival (VoA) dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (Kitas). Dia meminta perubahan total dalam pelayanan imigrasi sehingga lebih mudah dan melayani.

Jokowi menyampaikan hal ini saat memimpin rapat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, (9/9). Rapat ini secara khusus membahas VoA dan Kitas.

"Jadi yang kita lihat dan disampaikan ke saya, banyak, baik dari investor, baik mengenai turis, baik mengenai orang yang ingin dapat kitas izin tinggal, auranya yang saya rasakan itu, imigrasi ini masih mengatur dan mengontrol. Sehingga apa? Akhirnya apa? Menyulitkan. Ini yang diubah total, harus. Yang seharusnya auranya adalah memudahkan dan melayani. Harus berubah total. Kalau kita ingin investasi datang, turis datang, harus diubah," ujar Jokowi.

Aturan Main Pemberian Visa

Dia menyebut, seharusnya dalam hal pemberian visa atau Kitas kepada para investor bisa dilihat dari besarnya investasi. Tetapi jumlah lapangan kerja yang terbuka, hingga kontribusi terhadap ekonomi maupun peningkatan ekspor.

Jokowi mencontohkan sejumlah negara yang mempermudah visa dan izin tinggal bagi para warga negara asing yang memiliki kemampuan ekonomi maupun keahlian khusus.

"Jadi orang diberikan, baik itu yang namanya visa, yang namanya kitas kalau kita ya mereka melihat itu. Kalau dia investor, investasinya berapa, sih? Dia lihat, negara itu pasti lihat. Dia membuka lapangan kerja berapa ribu orang, sih? Atau memberikan kontribusi terhadap ekonomi kita berapa, sih? Orientasinya mesti harus ke sana. Atau meningkatkan ekspor berapa, sih?" paparnya.

Untuk itu, Kepala Negara ingin memastikan agar pelayanan imigrasi lebih melayani dan meninggalkan gaya-gaya lama. Menurutnya, visa maupun Kitas bagi para investor maupun tenaga ahli asing diyakini akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia.

"Ini yang begini-begini ini bermanfaat sekali bagi rakyat kita. Kita harus mulai betul-betul, Pak Menteri, mengubah ini, Pak. Ganti itu kalau kira-kira memang enggak punya kemampuan untuk reform seperti itu, ganti semuanya dari dirjen sampai bawahnya, ganti, akan berubah. Kalau ndak, enggak akan berubah," tandasnya.