SBY perlu ganti menteri PKS dengan profesional
Merdeka.com - Buntut dikeluarkannya Partai Keadilan Sejahtera dari koalisi pemerintah, bisa berujung reshuffle. Walau menjadi hak Presiden SBY untuk menentukan, namun SBY diminta mengganti PKS dengan menteri-menteri dari kalangan profesional.
"Lebih baik kalangan profesional saja. Kalau menteri PKS diganti kan ujung-ujungnya PAN atau Golkar akan berebutan minta jatahnya ditambah," ujar pengamat politik UI Iberamsjah kepada merdeka.com, Rabu (4/3).
Menurut Iberamsjah, reshuffle nantinya akan berujung pada rebutan porsi menteri. Padahal partai-partai itu tidak punya orang yang memiliki kemampuan. Sehingga menteri yang terpilih pun bukan menteri yang kompeten.
"Jika tiga menteri dari PKS merupakan representasi partai, silakan diganti. Lebih baik profesional saja," terangnya.
Iberamsjah menilai berada di luar pemerintahan justru menguntungkan PKS PKS tidak perlu lagi bermain dua kaki, mengaku partai pendukung pemerintah tapi mengkritik pemerintah. Dengan berada di luar PKS akan lebih bebas bergerak.
"Ini penting untuk Pemilu 2014," ujarnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaBerikut sosok teman satu angkatan Panglima TNI sekaligus sebagai lulusan terbaik Akmil.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Cak Imin sampai dan disambut oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Al-Habsyi.
Baca SelengkapnyaSTNK hilang tanpa BPKB masih dapat diurus dan dilakukan penerbitan ulang.
Baca SelengkapnyaPurbaya menilai, jika OJK melakukan pemangkasan dari 1.500 BPR menjadi 1.000 BPR dalam waktu serentak, dia lebih mengkhawatirkan pihak OJK.
Baca SelengkapnyaSuhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaBKN mengimbau bagi instansi yang sudah mendapatkan hasil pengolahan nilai agar segera mengumumkan kelulusan peserta seleksi PPPK.
Baca Selengkapnya