SBY minta Menlu Marty bentuk tim usut insiden KJRI di Jeddah

Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa membentuk tim untuk mengusut insiden KJRI di Jeddah. Tercatat satu orang tewas dalam kericuhan di KJRI Jeddah yang terletak di Jalan Al Rehab Distrik, Minggu (9/6).

"Laporan pelaksanaan disampaikan secara berkelanjutan oleh Menlu. Beliau (SBY) minta disiapkan dengan baik dan dipastikan paripurna. Sepengetahuan saya dalam laporan terakhir yang disampaikan Menlu, digambarkan bagaimana kondisi perwakilan kita di sana kapasitas memberikan pelayanan dan lain-lain," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional, Teuku Faizasyah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/6).

Faizasyah mengatakan sejumlah TKI melakukan pembakaran di depan KJRI Jeddah akibat para TKI tersebut tidak sabar menanti antrean pengurusan dokumen pemutihan.

"Mereka yang tinggal sudah melebihi batas waktu yang diizinkan pemerintah setempat. Sekarang sedang ada pemutihan oleh pemerintah Arab Saudi untuk WN asing, tidak hanya WNI. Dari kajian dan pendataan perwakilan kita, WN kita yang overstay hampir mendekati sekitar 43 ribu," ujar dia.

Sebenarnya, pemerintah setempat sudah mengimbau untuk menutup sementara dalam proses pemutihan, namun pegawai setempat tetap memaksakan diri untuk memberikan pelayanan. Di tengah aksi itu, ada pihak yang memprovokasi pengantre lainnya.

"Kita bisa memaklumi kondisinya sangat kalut waktu itu, ribuan warga paksakan dapat pelayanan. Sebenarnya saat itu sudah ada imbauan dari keamanan diplomatik setempat tidak dilakukan pelayanan karena kondisi tidak kondusif. Dalam kondisi seperti itu di mana banyak kebingungan, ketidaknyamanan, tentunya bisa diantisipasi," tandasnya.

Sebelumnya, TKI yang berada di Jeddah, Arab Saudi, mengamuk. Mereka membakar Kantor Konsulat Jenderal RI (KJRI) di Jeddah yang terletak di Jalan Al Rehab Distrik, Minggu (9/6).

Mereka emosi lantaran telah antre sejak lama namun belum terlayani. Mayoritas TKI bermasalah ini sedang mengurus Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk mendapatkan amnesti atau pemutihan. Surat itu dibutuhkan untuk membuat paspor atau izin tinggal.